Visit Raja Ampat

Categories

Kalender

April 2016
M T W T F S S
« Mar   May »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Poros Berita ... Pusat Berita Indonesia......

Proyek Rekayasa BPS Dilaporkan ke Kejagung

JAKARTA PROCUREMENT MONITORING (JPM) melapor kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) soal kasus dugaan rekayasa dalam proyek pengadaan tas dan rompi Tahun Anggaran (TA) 2015 di Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat.

“Kami sudah melaporkan kasus dugaan rekayasa dalam proyek pengadaan rompi dan tas di BPS kepada Jampidsus (Jaksa Agung Muda) Pidana Khusus, Kejagung, Bapak Dr. Arminsyah pada 15 Februari 2016,” jelas Ketua JPM, Ivan Parapat, SH di Jakarta, Minggu (6/3/2016).

Ivan mengatakan, dalam laporannya disertai data-data pendukung yang bisa dijadikan penyelidik Pidsus Kejagung untuk menuntaskan kasus yang berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah itu.

Adapun pihak yang dianggap bertanggungjawab dalam pelaksanaan proyek diantaranya Kepala BPS, Suryamin selaku Pengguna Anggaran (PA), Arie Sukarya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“Seperti yang sudah saya katakan, Kepala BPS Pak Suryamin dalam proyek ini selaku KPA bertanggungjawab atas dugaan adanya kongkalikong sehingga berpotensi merugikan negera hingga puluhan miliar,” tandas Ivan.

Sementara Arie Sukarya menyatakan tidak ada masalah dalam pelaksanaan proyek tersebut. Saat ini, pihaknya belum membayarkan sejumlah dana untuk pengadaan rompi atau topi. Karena, penyedia tidak bisa memenuhi sesuai batas waktu kontrak dan akan dikenakan denda maksimum.

Sampai saat ini, lanjut Arie, BPS sedang menunggu clearance dari aditor (BPK/ Badan Pemeriksa Keungan) untuk bisa membayar tunggakan yang dananya akan dimasukkan dalam anggaran 2016. “Jadi, silahkan laporkan dugaan saudara dan BPS siap menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi,” tutur Arie melalui pesan singkat telepon selular.

Sebelumnya, ditemukan kejanggalan dalam proyek tersebut. Diantaranya, pemenang lelang dalam pekat pengadaan tas dan ATK (Alat tulis kantor) senilai Rp27 miliar lebih adalah perusahaan yang sebelumnya dianggap Pokja telah memalsukan dokumen berupa kwitansi.

Dimana, Kabag Perlengkapan BPS, Muryadi Jaka Pratama mengaku bahwa PT PKM yang memenangkan lelang kedua paket tas dan rompi sebelumnya pada lelang pertama telah memalsukan dokumen lelangnya.

“Pak Jaka mengaku saat lelang pertama atau saat paketnya masih disatukan memalsukan dokumen kwitansi. Harusnya, PT PKM di black list, tapi kenapa PT PKM justru bisa ikut lelang pada lelang kedua saat paket dipecah bahkan PT PKM menang? Makanya, indikasi kuat ada permainan kotor dalam lelang yang berpotensi merugikan negara semakin kuat,” kata Ivan.

Awalnya panitia/pokja proyek dengan nilai HPS Rp. 81 miliar lebih telah menetapkan pemenang lelang yakni, CV CBJ dengan harga penawaran Rp. 68 miliar lebih, meskipun ada penawar terendah yakni PT PKM senilai Rp 52 miliar lebih.

PT PKM tidak menang karena pokja menemukan bukti adanya pemalsuan kwitansi kepemilikan mesin.

Lelang pun dibatalkan dan akhirnya paket proyek dipecah menjadi dua oleh Pokja karena sejumlah alasan. Menurut  Jaka pembatalan lelang dan paket proyek yang awalnya satu lalu dipecah dua itu sesuai saran LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah).

Salah satu alasan lelang pertama dibatalkan, karena banyak diprotes peserta lelang. Pasalnya, pokja melakukan uji laboratorium pada barang yang dilelang, padahal hal itu tidak tercantum dalam RKS.

Selain itu, PT. PKM melakukan kesalahan fatal dengan memalsukan salah satu dokumen lelangnya. “Karena itu, kami konsultasi ke LKPP dan LKPP menyarankan agar lelang sebaiknya dibatalkan. Alasannnya, kami harusnya meminta klarifikasi dari perusahaan yang diduga memalsukan dokumen itu,” papar Jaka.

Pada lelang kedua atau saat paket proyek dipecah, ternyata paket paket tas dan ATK dimenangkan oleh PT. PKM senilai Rp27 miliar lebih. Sedangkan proyek pengadaan Rompi dan Topi dimenangkan oleh CV. EB senilai Rp26 miliar lebih. (wan)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *