JK Ingatkan Kartu Pra-Kerja Jokowi Butuh Dana Besar
Porosberita.com, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan penerbitan kartu pra-kerja bagi para pengangguran, termasuk korban PHK yang direncanakan Capres Petahana Jokowi harus dihitung cermat lantaran butuh anggaran besar.
Karena itu, Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin menilai program kartu itu baru dapat dijalankan pada tahun anggaran 2020.
“Indonesia anggaran penduduknya banyak. Tentu harus dihitung, kalau ada anggarannya silakan,” ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (5/3/2019).
JK lantas membandingkan dengan kartu pra-kerja yang diberikan di sejumlah negara lain. Umumnya kartu tersebut diberikan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia.
“Memang biasanya ada tunjangan buat yang menganggur. Tapi itu di negara maju dan penduduknya tidak banyak,” jelasnya.
JK tak menampik bahwa pembagian kartu pra-kerja itu membutuhkan anggaran yang besar. Sehingga, program kartu itu baru dapat dijalankan pada tahun anggaran 2020.
“Jadi memang butuh anggaran besar. Nanti kalau ada pembahasan anggaran tahun 2020 baru kita tahu, yang jelas tahun ini belum,” ucap JK.
Saeperti diketahui, Jokowi menyatakan akan meluncurkan kartu pra-kerja bagi warga yang belum mendapat pekerjaan dan korban PHK.
Menurutnya, kartu tersebut digunakan untuk meningkatkan keterampilan bagi masyarakat yang belum bekerja, yang berstatus sebagai pekerja, serta yang akan berganti pekerjaan.
“Akan saya luncurkan yang namanya kartu prakerja. Akan kami luncurkan untuk memberikan layanan pelatihan vokasi,” kata Jokowi saat Pidato Kebangsaan dalam acara Konvensi Rakyat, di SICC, Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2/2019).
Jokowi melanjutkan, tahun ini pemerintah menargetkan masyarakat yang mengikuti pelatihan sekitar 500 ribu orang layanan pelatihan vokasi di sejumlah wilayah Indonesia. Sementara pada 2020, Jokowi menargetkan sekitar 2 juta orang yang diberikan pelatihan. (nto)
About Author
