Sat. Jan 25th, 2025

Menkumham Yasonna Tolak Usul KPK Pindahkan Napi Korupsi ke Nusakambangan

Yasonna Laoly

Porosberita.com, Jakarta – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menolak usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memindahkan narapidana korupsi ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Alasannya, LP Nusakambangan hanya tempat bagi narapidana terorisme maupun narkoba.

“Lapas pengamanan super maksimum. Napi-napi koruptor bukanlah napi kategori high risk yang memerlukan super maksimum. Jadi, itu persoalannya,” kata dia, Selasa (18/6) dikutip Antara.

Menurutnya, narapidana yang ditempatkan di Pulau Nusakambangan pada umumnya diperuntukkan untuk narapidana yang sedang menjalani hukuman seumur hidup dan hukuman mati.

“Di sana itu pada umumnya adalah pidana mati, pidana seumur hidup pelaku kejahatan narkoba, teroris,” ujar dia

Untuk itu, lanjut Yasonna , Kemenkumham sedang membangun fasilitas LP dengan pengamanan super maksimum di Karanganyar, Jawa Tengah.

“Di sana betul-betul dengan teknologi IT yang bagus dan di lorong paling bawah kami bangun di bawah tanah (untuk) eksekusi mati (napi),” ujar dia.

Usul KPK tersebut muncul pasca koruptor kakap yang bekas Ketua DPR, Setya Novanto, didapati sedang berjalan-jalan di luar kompleks LP tanpa pengawalan.

Peristiwa itu sudah kesekian kali terjadi bukan hanya pada Setnov tapi juga napi lainnyua, di antaranya Gayus Tambunan, yang tertangkap mata bisa nonton pertandingan tenis internasional di Nusa Dua, Bali, beberapa tahun lalu.

“KPK kembali akan menyampaikan pada Ditjen PAS terkait pelaksanaan rencana aksi perbaikan lapas. Di Juni 2019 ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan, di antaranya usulan nama narapidana korupsi yang akan dipindahkan ke Lapas Nusakambangan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Ketua KPK, Agus Rahardjo  juga telah mengusulkan agar pada 2019 ini terpidana perkara korupsi bisa dimasukkan ke Lapas Nusakambangan.

“Saya berpikir, ini kalau khusus tindak pidana korupsi juga ada di Nusakambangan itu lebih baik karena di sana juga kebetulan ada yang khusus untuk narkoba,” kata Agus saat diskusi media “Menggagas Kualitas Lapas” di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/4).

Menurut Agus, dalam temuan KPK jika narapidana korupsi yang mempunyai uang itu bisa menjadi istimewa di lapas umum dan memerintahkan narapidana lainnya.

Alasan lainnya bahwa Lapas Nusakambangan memiliki beberapa kategori LP mulai dari super maksimum, maksimum, dan medium. (wan)

About Author