Menkopolhukam Gelar Rapat Soal Kapal China Terobos Laut Natuna
Kapal china di Laut Natuna
Porosberita.com, Jakarta – Menkopolhukam Mahfud MD menggelar rapat koordinasi terkait situasi keamanan laut Natuna. Sejumlah pejabat terkait hadir, yakni Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Staf TNI AL Laksamana Siwi Sukma Adji, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Luar Negeri Retno L. Marsudi, Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto, hingga Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Namun, para menteri yang hadir menolak berkomentar. Mereka langsung masuk ke dalam Kantor Kemenkopolhukam pada jumat (3/1/2020)
Sebelumnya, Kemenlu menyatakan telah memanggil Duta Besar China di Jakarta untuk menyampaikan protes. “Kemlu telah memanggil Dubes Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Jakarta dan menyampaikan protes keras terhadap kejadian tersebut. Nota diplomatik protes juga telah disampaikan,” kata Kemlu dalam rilis di web resmi kemlu.go.id, Senin (30/12/2019).
China dianggap telah melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, termasuk kegiatan IUU fishing, dan pelanggaran kedaulatan oleh coast guard atau penjaga pantai RRT di perairan Natuna.
Indonesia menegaskan tidak akan pernah mengakui 9 dash-line RRT karena penarikan garis tersebut bertentangan dengan UNCLOS sebagaimana diputuskan melalui Ruling Tribunal UNCLOS tahun 2016.
Namun, China menolak protes Indonesia yang menuding kapal ikan negara itu sempat memasuki perairan Natuna secara ilegal baru-baru ini.
China bahkan menegaskan pihaknya memiliki kedaulatan di wilayah Laut China Selatan dekat perairan Natuna, sehingga kapal-kapalnya boleh berlayar dengan bebas di kawasan tersebut.
China mengklaim memiliki hak historis di Laut China Selatan. Menurutnya, nelayan-nelayan China telah lama melaut dan mencari ikan di perairan itu dan sekitar Kepulauan Nansha. (wan)
About Author
