NasDem Desak Gugus Tugas Ambil Alih PSPB Jabodetabek
Willy Aditya
Porosberita.com, Jakarta – Partai NasDem mendesak Gugus Tugas Penanganan COVID-19 mengambil alih pengusulan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Jabodetabek.
“Ini kondisi luar biasa, maka penanganannya juga harus tidak biasa. Virus itu menginfeksi tubuh manusia dengan proses yang cepat, maka harus diimbangi juga dengan pola penanganan yang cepat pula,” tegas politikus NasDem Willy Aditya, di Jakarta, Kamis (2/4/2020).
Willy menilai penanganannya sangat lambat. Sebab sudah dua hari Peraturan Pemerintah (PP) tentang PSBB dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Namun hingga saat ini belum terlihat sama sekali bentuk pelaksanaannya.
“Katanya pemerintah mau cepat mengatasi corona, tapi sudah dua hari belum juga ada tanda-tanda pelaksanaannya,” ujarnya.
Anggota Komisi I DPR ini mengaku bingung dengan gerak dan kepaduan antara pemerintah pusat dan daerah. Mestinya, sejak PSBB ditandatangani oleh presiden, pejabat yang berwenang bergerak cepat menyusun langkah-langkah apa yang akan dilakukan menyusul keluarnya PP PSBB.
Nyatanya, hingga saat ini belum mendengar rencana apapun dari para kepala daerah terkait PSBB ini. Sementara Menteri Kesehatan sebagai pejabat yang memberi persetujuan juga tidak kelihatan gerak langkahnya.
Dia menilai ada ego sektoral dan masalah adminitrasi lembaga pemerintahan. Baik ego kementerian maupun ego antara pemerintah pusat dan daerah.
Begitupun kerja sama di antara lembaga-lembaga tersebut menjadi tidak padu. Akhirnya sebuah kebijakan yang sudah diambil selalu terkendala di sisi implementasi.
Willy mencontohkan soal pelarangan angkutan umum lewat surat edaran dari Kemenhub kemarin. Namun dalam kenyataannya hal tersebut belum bisa dieksekusi karena bergantung pada keputusan seorang kepala daerah.
Keputusan kepala daerah dalam menerapkan kondisi PSBB harus mendapat izin dari pihak berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan.
“Jadi, berputar-putar seperti lingkaran setan akhirnya. Bagaimana kita bisa cepat jika begini modelnya,” tegas Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR RI ini.
Dia menandaskan bahwa tugas negara itu melindungi dan melayani warganya. Hal itu harus diterjemahkan lewat keputusan dan kebijakan politik dari para aparat pelaksananya, yakni pemerintah. (rud)
About Author
