Sun. May 9th, 2021

Sitti Hikmawati Dicopot Dari Komisioner KPAI Gegara Sebut Wanita Bisa Hamil Akibat Berenang

Sitti Hikmawati

Porosberita.com, Jakarta – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencopot komisionernya Sitti Hikmawati. Dean etik KPAI memutuskan Sitti terbukti meelanggar kode etik lembaga terkait pernyataannya soal hamil akibat berenang.

Ikhwal pencopotan Sitti diungkap Ketua KPAI Susanto bahwa pencopotan it berdasarkan keputusan Dewan Etik Nomor: 01/DE/KPAI/III/2020. Keputusan itu diambil dalam rapat pleno yang dihadiri oleh 9 Komisioner KPAI pada 17 Maret 2020 lalu.

Dalam rapat pleno tersebut, delapan komisioner menerima rekomendasi Dewan Etik dan memberi waktu berpikir kepada Sitti untuk mengundurkan diri atau diberhentikan secara tidak hormat. Namun, hingga batas waktu diberikan yakni hingga Senin (23/3/2020) pukul 13.00 WIB, Sitti tidak mengajukan pengunduran diri sehingga KPAI menyampaikan usulan pemberhentian kepada Presiden Joko Widodo.

“KPAI tidak menerima surat pengunduran diri dari yang bersangkutan [hingga 23 Maret], maka dengan merujuk kepada keputusan pleno tersebut, KPAI menyampaikan usulan kepada Bapak Presiden untuk memberhentikan saudari SH dari jabatannya sebagai anggota KPAI,” ujar Susanto dalam keterangannya, Kamis (23/4/2020).

Menurutnya, suratkeputusan itu telah dilayangkan ke Jokowi melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Puspayoga.

Sebelumnya, pernyataan Sitti dalam sebuah pemberitaan di media massa bertajuk “KPAI ingatkan wanita berenang di kolam renang bareng laki-laki bisa hamil” menuai polemik.

Setelah polemik mencuat, Sitti pun meminta maaf dan menyatakan mencabut pernyataannya itu. “Saya meminta maaf kepada publik karena memberikan statement yang tidak tepat. Statement tersebut adalah statement pribadi saya dan bukan dari KPAI,” tutur komisioner yang membidangi Kesehatan, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) itu, Minggu (23/2/2020).

Tapi, KPAI tetap membentuk Dewan Etik yang beranggotakan I Gede Palguna, Yosep Adi Prasetyo, dan Menanti Wahyurini. Dewan Etik pun memutus Sitti sebagai pejabat publik telah melakukan pelanggaran etik.

Pernyataan Sitti dinilai telah menimbulkan reaksi publik yang luas terutama dalam bentuk kecaman dan olok-olok. Bahkan, Dewan menganggap hal itu berdampak negatif terhadap lembaga dan bahkan negara.

Selanjutnya, Dewan Etik merekomendasikan agar Rapat Pleno KPAI meminta kepada Komisioner KPAI Sitti Hikmawati secara sukarela mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Anggota KPAI. (wan)