Sun. May 9th, 2021

Semangat Mosi Integral dan Tantangan Kedepan

Dr. YB. Massa Djafar

Oleh : Dr.TB.Massa Djafar

(Akademisi dan aktivis politik)

Porosberita.com, Jakarta – Mosi integral Mohammad Natsir pada tanggal 3 Maret 1950, kini genap berusia 70 Tahun. Momentum politik mosi integral telah membalikkan sejarah Republik Indonesia. Meruntuhkan strategi Kolonial Belanda, politik devide at empera. Memecah belah bangsa dan melemahkan kedaulatan negara Republik Indonesia.

Dalam era supra modern, Mosi Integral Natsir tidak hanya dipahami sebagai sebuah peristiwa sejarah. Tapi sebuah spirit perjuangan kemerdekaan yang tak boleh berhenti. Yaitu kemampuan mempersatukan dan mensejahterakan rakyat. Membangun modal politik umat islam untuk mengokohkan kadaulatan RI dalam tantangan semangat zamannya.

 NKRI harga mati ?

Konsep dan implementasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) buah dari mosi integral, hingga kini dipahami beragam dan implementasinya terkadang bertentangan dengan semangat Integrasi.  Terkadang NKRI punya tendensi politis oleh kelompok punguasa. Sehingga, NKRI kerap dijadiakan  tameng atau alat kekuasaan. 

Tak jarang pula beberhenti pada jargon kekuasaan dan sikap fanatisme. NKRI seakan anti keragaman, karena pendekatan-pendekatan yang digunakan tidak inovatif. Kenapa tidak diisi gagasan-gagasan lebih segar dalam memperkaya penafsiran NKRI yang lebih progresif. Guna antisipasi tantangan dan ancaman integrasi nasional.

Pengalaman sejarah, di era Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru konsep NKRI dipahami dan terjebak pada ideologi dan semangat autoritarian, berbau fasisme dan feodalisme. Jargon NKRI dalam versi Nasionalisme, Agama, Komunisme (Nasakom) dan Demokrasi Pancasila kerap dijadikan tameng kekuasaan. Karena penguasa gagal mengelola bahkan bertolak belakang dengan demokrasi Pancasila itu sendiri. Dan jargon NKRI kerap digunakan penguasa sebagai alat pemukul dan  pembungkam aspirasi islam. Stigma Islam anti NKRI pun melekat.

Dalam era demokrasi pasca Orde Baru, tampaknya perilaku para pengusa tak jauh berbeda masa sebelumnya. NKRI kerap dijadikan justifikasi untuk menindas kelompok “garis keras islam” seperti Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahir Indonesia (HTI) tanpa melalui prosedur hukum. Tokoh tokoh islam “garis keras” kerap diperlakukan tidak adil dan fitnah, anti Pancasila, anti NKRI (stigma anti NKRI atau Pancasila kembali direkatkan). Jika kita tilik lebih dalam subtansinya lebih kepada ancaman terhadap kepentingan penguasa. Karena lebih pada kontestasi dalam pemilu dan kebijakan publik.

Pendek kata siapa saja yang berlawanan pendapat dengan penguasa, kerap dilabeli stigma politik anti NKRI atau Pancasila.

Standar Ganda.

Harus diakui, kedangkalan interpretasi dan implementasi NKRI tersandera oleh konflik kepentingan penguasa dan konspirasi kelompok strategis. Anehnya, seakan perusak NKRI sering dialamatkan kepada kelompok masyarat. Padahal ancaman NKRI secara sistemik justru datangnya dari prilaku elit pilitik dan penguasa.

Tanpa bermaksud menafikan jasa yang telah disumbangkan pada republik. Kegagalan Soekarno dalam eksprimen Demokrasi Terpimpin, tak lain sebagai bentuk dekonstruksi integrasi politik. Bahkan konsep Nasakom Soekarno, bertentangan dengan Ideologi Pancasila, selain membunuh demokrasi dan aspirasi politik islam.

Praktek Demokrasi Pancasila Orde Baru, berlawanan dengan semangat integrasi, mematikan keragaman dibawah sistem autoritarian. Relasi kekuasan orba dibangun atas fondasi rapuh. Ia memberi angin kepada oligharkis anti islam, kepada Taipan memenopoli penguasaan sumber ekonomi. Menghancurkan islam politik. Meskipun diakhir masa kekuasaan berkhianat pada kepemimpinan Soehato. Akomodasi  politik islam oleh Soeharto di akhir 1990an, tak mampu mempertahankan kestabilan politik. Sementara, kekuatan loyalis Soeharto yang berkhianat telanjur memiliki sumberdaya kekuasaan.

Pada era Jokowi menunjukkan pola yang sama seperti pada masa Soekarno dan Soeharto pada awal hingga pertengahan kekuasaannya. Yaitu membunuh demokrasi, memberi angin kepada kekuatan oligharki kekuasaan anti islam untuk memecahbelah dan mengkooptapsi aspirasi islam. Tidak terlepas pengaruh dari beberapa jenderal arsitek rejim otoriter yang ada dilingkaran kekuasaan Jokowi.

Meskipun tidak ada pelarangan terhadap partai islam, namun disisi lain membiarkan kekuatan anti Islam melakukan tekanan, pembungkaman aspirasi islam secara sistemik dan massif.

Ditenggarai ada kebijakan terselubung pribumisasi terhadap Etnis Tionghoa, melalui pintu terbuka, yaitu masuknya TKA dalam jumlah fantastis.

Namun ada yang ganjil yang tidak pernah disentuh, mengapa ancaman terhadap NKRI diidentikkan kepada kelompok islam? Ancaman terhadap NKRI selalu dikaitkan dengan ideologi dan agama. Meskipun dalam batas-batas tertentu mengandung tindakan destruktif, tetapi dampaknya tidak signifikan dibandingkan peminggiran pribumi dalam bidang ekonomi dan perdagangan.

Kenapa ancaman NKRI tidak pernah masuk ke isu ketimpangan sosial.ekonomi. Ketimpangan wilayah. Ketimpangan pusat daerah. Misalnya, kurang 1 persen jumlah penduduk Indonesia bisa memguasai aset ekonomi Indonesia hingga 70 persen.

Dan mengapa, penguasaan produksi barang hingga distribusi barang melalui konglomerasi alfa mart dan indomart dari kota hingga merambah desa karena didukung oleh penguasa. Dalam artian pemerintah pasif, alias tidak mengeluarkan kebijakan untuk pembatasan. Demikian pula penguasaan lahan, tanah, hutan, perkebunan, properti, pertambangan dan sektor strategis lainnya sangat fantanstis.

Realitas ini, jelas jangka panjang akan menimbulkan problem ketimpangan sosial yang sangat serius. Dan sangat berbahaya bagi masa depan integrasi nasional. Sudah bisa dipastikan koflik sosial dan pusat daerah akan terus bergejolak. Bukankah Republik ini sudah kenyang akan pengalaman tersebut di masa lampau. Jika realitasnya demikian diniarkan, pertanyaannya, apakah NKRI punyai nilai (harga mati ) ???

Revitalisasi NKRI

Tantangan NKRI kedepan tidaklah ringan. Yaitu bagaimana menjelma sebagai negara yang bhineka, bersatu, berdaulat, demokratis, maju dan sejahtera. Secara konseptual, aspek idelogis kembali kepada posisi dimana konsensus nasional menjadi keputusan politik.

Islam dan Pancasila harus dipandangan sebagai pengikat anak bangsa. Jika islam dijalankan secara konsisten Pancasila pasti kuat. Nilai-nilai islam memperkuat nilai Pancasila. Demkian juga sebaliknya. Tekanan, depolitisasi umat islam berarti melemahkan ketahanan nasional. Ketangguhan mayoritas penduduk suatu negara berbanding lurus dengan kedaulatan bangsa dan negara.

Oleh karena, sila pertama menjiwai Piagam Jakarta merupakan jalan tengah cukup cerdas dan bijak. Sehingga relasi Islam dan Negara dalam format akomodatif, bukan antonis dan konflik. Akomodasi sudah semestinya dilakukan baik pada tataran normatif, funsional maupun struktural. Secara normatif, agama islam sebagai agama harus dihormati tidak dilecehkan dalam bentuk apapun. Demikian juga terhadap agama lain.

Secara fungsional, nilai-nilai islam bisa dirumuskan kedalam kebijakan nasional maupun lokal. Memberikan kenyamanan bagi umat islam untuk melaksanakan ajarannya baik dibidang syariah maupun muamalah tanpa dicurigai bahkan dilabeli stigma politik sebagai “ancaman NKRI”.

Berkontribusi dalam membentuk etos kerja, keberadaban bangsa, nilai persaudaran sebangsa, memjadi pengikat integrasi nasional. Secara struktural adamya kebebasan berkumpul dan berpendapat, apapun organisasinya sepanjang tidak memecahbelah dan keselamatan NKRI.

Secara struktural hubungan pemerintah pusat dan daerah semakin memperkuat negara NKRI tidak dipahami dalam perpektif hegemonik, autoritarian dan federalisme. Pemerintah pusat kuat, daerah juga harus kuat sebagai kerangka negara NKRI yang berdaulat, maju, demokratis dan sejahtera dalam semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal tersebut bisa terwujud, jika semangat demokrasi ekonomi menjadi semangat kolektif bangsa. Bukan semangat monopolostik dan kapitalistik dalam kehidupan perekonomian. Yang kuat semakin kuat dan yang kecil semakin kecil dan tak berdaya, terpinggirkan. Sumber-sumber ekonomi dan kekayaan negara tidak dimonopoli oleh sekelompok kecil manusia. Kembalikan kepada semangat Demokrasi Pancasila yang autentik, sebagaimana diatur dalam konstitusi UUD 1945 yang asli.

Beberapa catatan tersebut mengembalikan apa yang menjadi konsensus nasional, diisi dalam demokrasi, semangat pembaharuan, semangat keadilan sosial untuk memperkuat integrasi nasional baik secara vertikal maupun herizontal.

Karenanya, gagasan-gagasan yang lebih progresif, inovatif dan akomodatif terus dikembangkan dalam bentuk pelembagaan politik, ekonomi dan pengayaan kebudayaan. Dengan demikian NKRI

yang didambakan bersama, adalah NKRI sebagai sebuah negara yang berdaulat. Negara yang maju dan tangguh, guna menghadapi tantangan dan persaingan dalam percaturan global. (*)