Wed. May 19th, 2021

JPU KPK Ajukan Kasasi ke MK Atas Putusan PT DKI Terkait Kasus Romi

Porosberita.com, Jakarta – Jaksa Penuntut Umum KPK mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang memangkas hukuman pidana Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy alias Romi menjadi satu tahun penjara.

Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri bahwa pengajuan kasasi sudah diajukan JPU KPK pada Senin (27/4/2020) ke Mahkamah Agung.

“JPU KPK pada hari Senin, 27 April 2020 telah melakukan upaya hukum kasasi sesuai dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP dan Pasal 253 ayat (1) KUHAP atas putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI,” kata Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (28/4/2020).

Ali menjelaskan sejumlah alasan JPU KPK mengajukan kasasi. Pertama, KPK menilai Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya.

“Hal itu terlihat dalam pertimbangan Majelis Banding terkait adanya penerimaan sejumlah uang oleh terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa padahal jelas-jelas uang tersebut telah berpindah tangan dan beralih dalam penguasaan terdakwa,” terang Ali.

Kedua, Majelis Hakim PT DKI Jakarta tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya pada saat mempertimbangkan mengenal keberatan penuntut umum terkait hukum tambahan kepada terdakwa.

Berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik dengan tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas terkait ditolaknya keberatan penuntut umum.

“Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang terlalu rendah,” imbuh Ali.  

“Selanjutnya sesuai dengan Pasal 253 ayat (4)KUHAP disebutkan bahwa “Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukannya permohonan kasasi”,” pungkas Ali.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muchammad Romahurmuziy. Majelis hakim mengurangi  hukuman Romi dari 2 tahun, menjadi 1 tahun penjara.

Dalam petikan putusan Pengadilan Tnggi DKI disebutkan mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 87/Pid.sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Januari 2020 yang dimintakan banding

“Iya itu benar, tapi bukan membebaskan, hanya mengurangi hukuman jadi 1 tahun penjara,” kata pengacara Romi, Maqdir Ismail, Kamis (23/4/2020).

Vonis ini lebih rendah daripada putusan tingkat pertama. Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat menjatuhi vonis kepada Romahurmuziy dengan pidana 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Majelis hakim Tipikor Jakarta Pusat menyatakan Rommy terbukti menerima Rp 225 juta dari Haris Hasanudin yang mengikuti seleksi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Romi melakukan intervensi secara langsung atau tidak langsung terhadap seleksi yang akhirnya membuat Haris terpilih. (wan)