Mon. Jun 21st, 2021

DPR Minta Pencairan dan Penyaluran BLT Diserahkan Sepenuhnya Kepada Pemda

Porosberita.com, Jakarta – DPR RI meminta pemerintah pusat mempercayakan pemerintah daerah untuk pencairan dan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dengan begitu, imbauan jaga jarak bisa efektif di tengah masyarakat.

“Kita minta pemerintah mengevaluasi, misal kita minta pemerintah untuk pencairan dana BLT itu dipercayakan kepada bupati dan walikota,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto, Rabu (29/4/2020)

Wakil Ketua Umum PAN ini meminta pemerintah untuk mengevaluasi pencairan dana BLT yang telah melahirkan sejumlah masalah di daerah. Pemberian kepercayaan kepada bupati atau walikota untuk mencairkan dana BLT akan membuat imbauan pemerintah terkait jaga jarak (physical distancing) diyakini bisa berjalan di tengah masyarakat.

Sebab, lanjutnya, pola pencairan dana BLT yang diterapkan via kantor pos atau bank sebagaimana berjalan selama ini malah menimbulkan berbagai masalah, seperti kerumunan masyarakat.

“Intinya kita ingin BLT dan bantuan lainnya cepat sampai masyarakat dan masyarakat bisa terhindar dari kerumunan massa (dan menjalankan) physical distancing. Kalau tidak mereka akan datang berkerumun ke kantor pos atau bank,” ujarnya.

Yandri menilai proses pencairan dana BLT lewat bupati atau walikota ini bisa berjalan lebih baik dengan melakukan koordinasi secara berjenjang. Bupati atau walikota berkoordinasi dengan camat, lalu camat berkoordinasi dengan kepala desa atau lurah, dan kepala desar atau lurah berkoordinasi dengan pengurus di tingkat RT/RW.

Hal itu untuk memastikan seluruh masyarakat yang berhak telah terdata dalam daftar penerima BLT.

“Kan sudah ada datanya, sudah ada data Kesejahteraan Terpadu Sosial atau data tambahan itu yang dicocokkan,” terangnya.

Untuk itu, kata Yandri, pemerintah pusat tinggal menyiapkan sarana pengawasan untuk mengawasi proses pencairan dana BLT ini. Pengawasan terhadap proses adminstrasi bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana BLT.

“Tinggal adminstrasi diperketat diawasi sedemikian rupa sehingga tidak ada penyelewengan dana. Kita minta pemerintah tidak kaku untuk evaluasi kebijakan. Selama ini masyarakat harus datang ke bank atau kantor pos, bisa dievaluasi dengan mempercayakan kebijakan pencairan itu kepada bupati atau walikota,” pungkasnya. (wan)