Wed. Jun 23rd, 2021

Pemerintah Siapkan Likuiditas Untuk Bank di Tengah Pandemi Corona

Menteri Keuangan Sri Mulyani

Porosberita.com, Jakarta – Pemerintah menyiapkan bantuan likuiditas bagi bank untuk mencegah dampak negatif dari kebijakan restrukturisasi kredit nasabah-nasabah yang terdampak COVID-19. Untuk itu, akan diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP).

“Kalau bank kemudian, karena adanya penundaan angsuran menghadapi masalah likuiditas, pemerintah akan siapkan mekanisme interbank, namun pemerintah juga siapkan cadangan bantuan dukungan likuiditas bagi bank yang melakukan restrukturisasi dengan penempatan dana pemerintah di bank tersebut,,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (29/4/2020).

Menurut Sri Mulyani, bantuan likuiditas tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Presiden Joko Widodo meminta jajarannya menuntaskan naskah PP tersebut dalam pekan ini. Karena itu, lembaga jasa keuangan tidak perlu khwatir dalam melakukan restrukturisasi kredit.

“Sehingga segera bisa dijalankan program ini kepada masyarakat melalui perbankan, lembaga keuangan, BPR (Bank Perkreditan Rakyat) bahkan melalui lembaga UMi (Ultra Mikro), PNM, serta Pegadaian,” jelasnya,

Adapun total restrukturisasi kredit UMKM dan kredit setara ultra mikro bagi nasabah yang terdampak COVID-19 akan mencapai Rp271 triliun selama periode enam bulan.

Sri Mulyani merinci, dari total Rp271 triliun itu disiapkan Rp105,7 triliun  untuk penundaan bayar cicilan pokok Kredit Usaha Rakyat, Ultra Mikro, Program Mekaar, dan kredit di Pegadaian.

Sebesar Rp165,4 triliun untuk penundaan bayar cicilan pokok kredit UMKM di Bank Perkreditan Rakyat (BPR), perbankan umum dan perusahaan pembiayaan.

Menurutnya, upaya tersebut merupakan langkah untuk menjaga keberlangsungan bisnis UMKM di tengah pandemi COVID-19. Seperti diketahui pandemi virus Corona menciptakan krisis bagi sejumlah pelaku usaha, utamanya di sektor restoran, perdagangan, transportasi dan pariwisata. (nto)