Tue. May 18th, 2021

Denny Nilai RUU Pemasyarakatan Bisa Jadi Obral Remisi Koruptor

Porosberita.com, Jakarta – Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, menilai Rancangan Undang-undang (RUU) Pemasyarakatan yang kini sedang dibahas di Komisi III DPR tidak mendukung semangat pemberantasan korupsi. Sebab, RUU tersebut berpotensi menjadi obral remisi bagi narapidana khususnya kasus korupsi.

Untuk diketahui, RUU Pemasyarakatan sedang dibahas Komisi III DPR sejak disahkan dalam rapat paripurna pada 2 April lalu. Namun,  pembahasan RUU Pemasyarakatan tetus menuai polemik. Sebab,  sejumlah pasal mulai dari hak rekreasi hingga ketentuan remisi dinilai semakin mempermudah pembebasan narapidana.

Menurut Denny, sesuai ketentuan RUU Pemasyarakatan, syarat pemberian remisi dan hak-hak lain semakin dilonggarkan. Hal ini tak lepas dari peniadaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur syarat pembebasan napi.

“Jika RUU Pemasyarakatan ini berhasil lolos, potensi obral remisi dan hak-hak napi lainnya, khususnya napi korupsi,” ujar Denny dalam siaran langsung di akun Facebook Sahabat ICW, Minggu (17/5/2020).

Sementara, dalam PP itu mengatur syarat seorang napi untuk menjadi justice collaborator (JC) jika ingin mendapatkan hak remisi. Tapi dalam RUU baru, persyaratan hanya meliputi kelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan menunjukkan penurunan tingkat risiko.

“Kalau dicermati, maka ketentuan ini akan semakin mempermudah pembebasan bersyarat dan mengurangi efek jera bagi pelaku korupsi,” jelasnya. (wan)