Wed. May 27th, 2020

ICW Pertanyakan Alasan KPK Limpahkan Kasus Dugaan Suap Rektor UNJ ke Polisi

Rektor UNJ Komarudin

Porosberita.com, Jakarta –  Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan alasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan kasus dugaan pemberian THR ke pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke kepolisian.

Pasanya, perkara yang menyeret rektor UNJ Komarudin yang notabene penyelenggara negara, sehingga  ini termasuk kasus korupsi.

“KPK tak bisa berdalih dengan menyebut tak ada unsur penyelenggara negara dalam perkara ini. Sehingga, dilimpahkan ke polisi,” kata  Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, Jumat (22/5/2020).

Menurutnya, sesuai ketentuan dalam Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menjelaskan bahwa Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dikategorikan sebagai penyelenggara negara.

“Tentu dikaitkan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 maka KPK berwenang untuk menangani perkara korupsi yang melibatkan penyelenggara negara,” kata Kurnia.

Selain itu, dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 secara tegas mengatakan bahwa penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar dapat dijerat dengan maksimal hukuman 20 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar.

“Kasus dengan model pemerasan seperti ini bukan kali pertama ditangani oleh KPK. Pada 2013 yang lalu, lembaga antirasuah ini pun pernah menjerat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Dirjen Pajak Pargono Riyadi. Saat itu ia diduga melakukan pemerasan terhadap wajib pajak, Asep Hendro, sebesar Rp125 juta,” jelasnya.

Selain itu, kata dia, dugaan tindak pidana suap diduga dilakukan oleh Rektor UNJ. Semestinya, dengan dugaan suap itu, maka dapat menjadi pintu masuk bagi KPK untuk membongkar latar belakang pemberian uang kepada pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apakah hanya sekadar pemberian THR atau lebih dari itu.

Sebelumnya, Deputi Bidang Penindakan KPK Karyoto melalui keterangannya di Jakarta, Kamis (21/5/2020) malam mengungkap adanya operasi tangkap tangan pada Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar jam 11.00 WIB,.

Dalam OTT tersebut, KPK berhasil menciduk Dwi Achmad Noor (Kabag Kepegawaian UNJ) beserta barang bukti berupa uang sebesar 1.200 dolar AS dan Rp27,5 juta. Uang tersebut, diduga untuk THR (Tunjangan Hari Raya) pejabat Kemendikbud.

Karyoto membeberkan, pada 20 Mei 2020, Dwi Achmad Noor membawa uang Rp37 juta ke kantor Kemendikbud selanjutnya diserahkan kepada Karo SDM Kemendikbud sebesar Rp5 juta, Analis Kepegawaian Biro SDM Kemendikbud sebesar Rp2,5 juta serta Parjono dan Tuti (staf SDM Kemendikbud) masing-masing Rp1 juta.

“Setelah itu, Dwi Achmad Noor diamankan tim KPK dan Itjen Kemendikbud,” kata Karyoto.

KPK lalu memeriksa sejumlah pihak, antara lain Rektor UNJ Komarudin, Dwi Achmad Noor, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Sofia Hartati, Analis Kepegawaian Biro SDM Kemendikbud Tatik Supartiah, Karo SDM Kemendikbud Diah Ismayanti, staf SDM Kemendikbud Dinar Suliya, dan Staf SDM Kemendikbud Parjono

“Bahwa setelah dilakukan permintaan keterangan, belum ditemukan unsur pelaku penyelenggara negara sehingga selanjutnya dengan mengingat kewenangan, tugas pokok dan fungsi KPK maka KPK melalui unit Koordinasi dan Supervisi Penindakan menyerahkan kasus tersebut kepada Kepolisian RI untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum,” pungkasnya. (wan)

Leave a Reply