Sun. May 9th, 2021

Muhammadiyah Minta Pemerintah Terbuka Soal New Normal di Tengah Pandemi Covid-19

Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir

Porosberita.com, Jakarta – Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta pemerintah harus menjelaskan secara transparan soal kebijakan new normal di tengah pandemi virus corona (covid-19).

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menyatakan pemerintah harus menjelaskan tentang kebijakan tersebut agar masyarakat tak kebingungan.

“Perlu ada penjelasan dari pemerintah tentang new normal, jangan sampai masyarakat membuat penafsiran masing-masing,” ujar Haedar dalam pernyataan resmi di situs Muhammadiyah, Kamis (28/5/2020).

Menurutnya, pemerintah perlu mengkaji dengan cermat dan menjelaskan secara transparan terkait dasar kebijakan new normal dari aspek kondisi penularan covid-19 di Indonesia saat ini.

Terlebih, jika mengacu pada laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahwa pandemi covid-19  saat ini masih belum dapat diatasi. Namun, pemerintah justru melonggarkan aturan dan mulai mewacanakan new normal. Akibatnya, muncul persepsi di masyarakat bahwa pemerintah lebih mengutamakan kepentingan ekonomi ketimbang keselamatan masyarakat.

“Apakah semua sudah dikaji secara valid dan seksama dari para ahli epidemiologi? Penyelamatan ekonomi memang penting, tetapi yang tidak kalah penting keselamatan jiwa masyarakat ketika wabah covid-19 belum pasti penurunannya,” jelasnya.

PP Muhammdiyah juga meminta pemerintah untuk menjelaskan maksud dan tujuan new normal serta konsekuensi terhadap peraturan yang berlaku, khususnya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan berbagai layanan publik.

Sebagaimana diketahui, sejumlah daerah di Indonesia masih menerapkan PSBB dan berbagai layanan publik pun ditutup sementara. Sementara kebijakan new normal itu justru memberi keleluasaan kepada masyarakat dalam beraktivitas..

“Pemerintah juga perlu menjelaskan jaminan daerah yang dinyatakan aman atau zona hijau untuk diberlakukan new normal. Pemerintah dengan segala otoritas dan sumber daya yang dimiliki tentu punya legalitas kuat untuk ambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan demikian akan sepenuhnya tanggung jawab atas segala konsekuensi dari kebijakan new normal,” paparnya.

Haedar pun menyoroti potensi ketegangan antara aparat dengan warga terkait kebijakan pemerintah yang tak konsisten. Salah satunya terkait mal dan tempat perbelanjaan yang mulai dibuka, namun masjid dan tempat ibadah lainnya ditutup.

“Hal ini potensi menimbulkan ketegangan antara aparat pemerintah dengan umat dan jamaah. Padahal ormas keagamaan sejak awal konsisten melaksanakan ibadah di rumah demi mencegah meluasnya wabah covid-19,” pungkas Haedar. (wan)