Mon. Sep 28th, 2020

NasDem Usul Kerja Sama Propinsi di Indonesia Dengan Propinsi Fujian, Tiongkok Dalam New Normal

Porosberita.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menyatakan Indonesia perlu Kerjasama antara propinsi di Indonesia dengan Propinsi Fujian, Tiongkok dalam menjalankan kebijakan new normal.

“Tidak menutup kemungkinan dalam konteks new normal, perlu dilakukan kerja sama yang baik antara Provinsi Fujian dan provinsi di Indonesia,” kata Martin yang juga Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (29/5/2020).

Hal itu dilontarkan Martin dalam diskusi yang digelar DPP Partai NasDem Bidang Hubungan Internasional bersama pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) secara virtual bertema “Tukar Pengalaman Melawan Pandemi COVID-19 antara Indonesia dan RRT” pada Kamis (28/5/2020).

Menurutnya, langkah kerja sama itu penting untuk membangun kepercayaan masing-masing negara dalam hubungan internasional pascapandemi COVID-19. Hal itu juga sebagai upaya kerja sama mengingatkan konteks historis antara dua daratan besar di Asia.

“Berbagai peristiwa zaman mulai dari masa-masa kejayaan hingga masa-masa sulit seperti sekarang ini telah dilalui oleh kedua bangsa. Para leluhur bangsa Indonesia dan bangsa RRT juga telah terbiasa menghadapi segala tantangan zaman secara bersama-sama,” jelas Ketua DPP Partai NasDem Bidang Hubungan Internasional itu.

Martin pun menilai kedua negara memiliki hubungan ekonomi yang kuat, terlihat dari besarnya investasi Tiongkok di Indonesia yang menempati peringkat dua teratas.

Sementara, Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Rachmat Gobel mengatakan bahwa posisi investasi RRT pada tahun 2019 sebesar Rp70,5 triliun menempatkan negara tersebut di posisi kedua setelah Singapura dengan investasi sebesar Rp97,5 triliun, atau di atas Jepang yang mencapai Rp64,5 triliun.

Makanya, lanjut Rachmat Gobel, kemitraan yang terjalin begitu mesra sejak beberapa tahun terakhir ini harus makin ditingkatkan. Apalagi, dalam situasi saat ini, khususnya pada masa pandemi COVID, Indonesia sangat membutuhkan masuknya investasi asing, baik dari mitra barunya maupun negara mitra lama seperti Tiongkok.

Lebih lanjut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai NasDem Fauzi H Amro menyatakan penguatan kerja sama yang dapat dilakukan RRT memiliki dampak strategis bagi pemulihan ekonomi Indonesia.

Fauzi mencatat, APBN Indonesia saat ini bisa mengalami defisit Rp1.028,5 triliun atau 6,72 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Taksiran pendapatan negara tahun ini pun hanya akan mencapai Rp1.691,6 triliun, turun 13,6 persen dibandingkan realisasi pada tahun 2019 sebesar Rp1.957,2 triliun. Angka ini juga lebih rendah Rp69,3 triliun dari target Perpres 54 Tahun 2020 yang sebesar Rp1.760,9 triliun,” terangnya.

Sementara, dalam diskusi itu Konsulat Departemen Perdagangan Pemerintah Provinsi Fujian Wu Fei menjelaskan bahwa pada bulan April Provinsi Fujian tercatat mencapai tingkat pemulihan 100 persen di bidang perdagangan luar negeri, dan 100 persen untuk perusahaan PMA.

Menurutnya, hypermarket dan supermarket, toko, dan pasar grosir pertanian telah normal 100 persen dan tingkat pembukaan pasar mencapai 99 persen normal.

“Pengalaman kami menunjukkan bahwa tim koordinasi dilakukan melalui kepemimpinan pemerintah provinsi,” katanya.

Lebih lanjut, Wu Fei menjelaskan bahwa di Provinsi Fujian ada 24 unit anggota dan sembilan kota serta satu kabupaten membentuk mekanisme kepemimpinan terkoordinasi dengan kerja sama horizontal yang erat dan hubungan antara provinsi dan kota.

Dijelaskannya, ada lima gugus kerja di bawah tim tersebut, yaitu perdagangan luar negeri, investasi asing, perdagangan, layanan, dan pelabuhan, masing-masing melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Setiap pekan, lanjut Wu Fei, Gugus tugas tersebut melakukan rapat berkala  untuk melakukan review permasalahan yang dihadapi setiap pekannya. Hasil dari rapat tersebut dibuatkan laporan dengan sistem informasi yang cepat. Apabila ada kesulitan yang dihadapi di luar lingkup provinsi, diserahkan ke tingkat pusat.

“Hal yang tak kalah penting, kami meningkatkan kolaborasi antardepartemen. Kami memperkuat kerja sama strategis dengan kantor perpajakan, bea cukai, dan departemen yang lain untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk baru pengawasan perdagangan luar negeri dan inovasi layanan,” katanya.

Menyinggug soal usulan Kerjasama, Wu Fei menyambut gembira peluang kerja sama ekonomi antara Provinsi Fujian dan provinsi potensial di Indonesia. Apalagi, kebijakan pelonggaran ekonomi yang dilakukan masing-masing negara saat ini berpeluang untuk membentuk pola-pola baru dalam kerja sama. (rud)