Fri. May 7th, 2021

KPBI Nilai Program Tapera Bentuk Lepas Tangan Pemerintah Soal Rumah Rakyat

Porosberita.com, Jakarta – Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) menilai Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Pemerintahan Jokowi adalah bentuk lepas tangan negara terhadap kebutuhan dasar perumahan rakyat.

Ketua Umum KPBI lIhamsyah menyampaikan itu dalam keterangan resmi, Kamis (4/6/2020). Menurutnya, Tapera yang diresmikan Jokowi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 sangat membebani pekerja karena akan menambah beban bagi daya beli. Sebab, pekerja memiliki kewajiban iuran lain di luar Tapera, misalnya BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek.

Padahal, berdasarkan UUD 1945, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak tersebut seharusnya tidak diputar menjadi kewajiban.

Faktanya, melalui Program Tapera, pekerja wajib menyisihkan sekitar 2,5 persen dari gaji mereka untuk membayar iuran. Padahal, kewajiban ini seharusnya dilakukan oleh negara untuk rakyat.

“Apa yang bisa kita lihat dari kebijakan Tapera adalah upaya lepas tangan negara atas pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat,” jelas Ilham

Ilham menyatakan Program Tapera nyata mencerminkan bahwa negara tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. Sebaliknya, pemerintah berupaya menarik dana publik ketimbang menggunakan sumber daya negara untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

“Dalam Tapera, peran negara hanya menjadi tukang pungut dana dari rakyat, otoritas pengelola dan menjadikan dana publik demi tujuan-tujuan berorientasi profit, sebagaimana logika korporasi bekerja,” ulasnya.

Ilham pun menandaskan tidak masuk akal bila negara justru memberi beban pemenuhan perumahan rakyat kepada pekerja. Padahal, pekerja sebagai penopang utama sumber pendanaan, tidak memiliki saham atau otoritas apapun atas BP Tapera.

Bentuk lepas tangan negara dalam memenuhi hak rakyat, bukan cuma tercermin pada kewajiban pemenuhan perumahan rakyat. Tapi juga dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang lain, misalnya kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

Kebijakan juga dianggap tidak tepat karena keluar di tengah pandemi virus corona atau covid-19 di Indonesia. Sejatinya, ketika masa sulit seperti ini, negara justru membantu rakyat, bukan menambah beban yang menunjukkan bahwa negara tidak peduli kepada rakyat.

“Sejauh ini negara terus saja mengintensifkan penarikan dana dari publik, yang hakekatnya adalah melemparkan beban krisis ke punggung rakyat. Dari biaya tarif listrik yang naik, tidak diturunkannya harga BBM, sampai dengan perluasan penerapan pajak,” jelasnya.

Ilham menduga, kebijakan ini hanya salah satu akal negara untuk mengatasi tingginya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seperti diketahui, keuangan negara mau tidak mau harus dialokasikan untuk penanganan dampak pandemi corona.

Pihaknya pun meragukan kecakapan BP Tapera sebagai pengelola dana untuk menjalankan Program Tapera. “Patut diwaspadai akan mendorong berulangnya praktek pengelolaan yang buruk, merugikan rakyat dan menambah persoalan baru di kemudian hari. Tapera bukannya akan memberikan kebermanfaatan dalam jangka panjang bagi rakyat, sebaliknya malah hanya akan menjadi ladang permasalahan baru,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya mengusulkan agar pemerintah lebih mengutamakan pemenuhan perumahan rakyat melalui program yang sudah berjalan di bawah pimpinan Kementerian PUPR. Toh, Kementerian PUPR setidaknya sudah berhasil membangun 1,2 juta rumah hingga akhir 2016 lalu.

Selain itu, agar pembangunan perumahan rakyat dilakukan secara terintegrasi, seperti pembentukan kawasan industri karena dianggap lebih hemat. Pemerintah tinggal mengalokasikan lahan untuk membangun kawasan tersebut.

Pembiayaan pembangunannya pun bisa ditarik dari swasta dan sumber lain, misal dari iuran BP Jamsostek yang selama ini dibayarkan pekerja. Menurut catatannya, dana kelola BP Jamsostek setidaknya sudah tembus Rp431,9 triliun hingga 2019 lalu. Bahkan, pada tahun yang sama, perusahaan berhasil melakukan investasi dan menghasilkan dana Rp29,2 triliun.  (nto)