Mon. Jun 21st, 2021

Garda Bumiputera Desak DPR Cabut RUU HIP dan Periksa Ketua dan Anggota Panja

Porosberita.com, Jakarta – Di tengah krisis ekonomi dan pandemi Covid-19 yang menimpa, kalangan DPR tiba-tiba membahas Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Kini, RUU HIP menuai protes keras dari berbagai elemen masyarakat. seperti; Majelis Ulama Indonesia (MUI), PP Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), purnawirawan TNI Polri, akademisi dan elemen masyarakat lainnya, maka pembahasan RUU HIP tersebut sudah seharusnya dihentikan. RUU HIP dianggap mengarah pada upaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara.

Hal tersebut disampaikan Gerakan Daulat (Garda) Bumiputera dalam pernyataan sikapnya yang diterima Jumat (26/6/2020).  

Dalam pernyataa sikap Garda Bumiputera disebutkan, mencermati kehidupan berbangsa dan bernegara yang saat ini sedang menghadapi krisis termasuk dibidang ekonomi, diantaranya ditandai dengan kesejahteraan masyarakat semakin menurun, jumlah pengangguran semakin tinggi, utang luar negri semakin bertambah.

“Kondisi ini semakin diperparah dengan cara penangan pandemi Covid-19 yang tidak efektif. Karena koordinasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, antar lembaga/kementrian kurang baik. Akibatnya, distribusi logistik dan sosialisasi pandemi Covid-19 tidak efektif,” kata Ketum Garda Bumiptera Dr. Harjono Padmono Putro, ST, M.Kom.

Ironisnya, ditengah permasalahan bangsa dan negara ini, anggota legislatif (DPR-RI) kurang empati dan perhatian, Terbukti, DPR justru mengajukan dan membahas RUU HIP yang diduga potensi merubah dasar negara..

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Garda Bumiputera, mendesak DPR RI segera mencabut RUU HIP untuk dibatalkan dan mendesak pemerintah menolak pembahasan RUU HIP.

Selain itu, Mendesak kepala kepolisian Republik Indonesia untuk memeriksa para pihak:

a. Ketua panja RUU HIP

b. Anggota panja RUU HIP

c. Partai pengusul RUU HIP

“Karena menurut kami, para pihak tersebut diatas diduga kuat berpotensi melakukan makar dengan coba merubah dasar negara Pancasila dengan adanya upaya memeras Pancasila menjadi trisila atau ekasila, sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (3), yang berbunyi “..Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong. Ini jelas ada potensi makar terhadap Pancasila,” jelas Sekjen Garda Bumiputera Ridwan Umar.

Terakhir, Garda Bumiputera menghimbau segenap potensi bangsa agar bersatu menghadapi isu kembalinya partai komenis Indonesia (PKI).  (*)