Wed. Jun 23rd, 2021

LAKI Desak Presiden Bentuk Tim Independen Bongkar Mafia Pelindung Buronan

Porosberita.com, Jakarta – Direktur Lentera Keadilan Indonesia (LAKI) Ridwan Umar mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk tim independen membongkar dugaan konspirasi menyembunyikan buronan kasus korupsi.

Pasalnya, Ridwan menduga ada konspirasi ‘orang-orang kuat’ yang membekingi pelarian para buronan kasus korupsi. “Contohnya, buronan kasus Bank Bali Joko Tjandra alias Joe Chan sudah berwarga negara Papua Nugini ini, kami melihat banyak keganjilan. Makanya, kami desak Presiden turun tangan dengan bentuk tim khusus untuk membongkar dugaan konspirasi ‘orang-orang kuat’ yang ikut melindungi burunan Joko Tjandra,” kata Ridwan di Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Menurut Ridwan, kalau Presiden tidak segera bentuk tim independen bongkar dugaan jaringan mafia ini, maka kami tak yakin buronan seperti Harun Masiku terkait kasus suap Komisioner KPU, Honggo Wendratno terkait kasus kondensat dan buronan lainnya bisa tertangkap.

“Apalagi, Kemenkopolhukam sudah meminta penegak hukum tidak menggantung kasus,” tegas Ridwan.

Menurut Ridwan keberadaan buronan kasus pengalihan hak tagih Bank Bali Joko Tjandra bahkan menimbulkan polemik. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan Joko Tjandra sudah berada di Indonesia sejak tiga bulan lalu atau sejak April 2020. Sementara, Menkumham Yasonna Laoly membantahnya dan mengaku tidak tahu keberadaan Joko Tjandra.

“Bagi kami ini menimbulkan pertanyaan besar, kok Jaksa Agung menyatakan Joko Tjandra ada di Indonesia, tapi Menkumham membantahnya. Ada apa ini?,” tanya Ridwan.

Terkait hal ini, Ridwan mencatat sejumlah keganjilan yang menyertai pelarian Joko Tjandra. Hal itu berdasarkan keterangan resmi yang disampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung di DPR, Jakarta, Senin (29/6/2020).

Pertama, kenapa Joko Tjandra yang sebelumnya dikabarkan berada di luar negeri atau di Singapura untuk berobat, bisa bebas masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi pihak imigrasi, Kemenkumham? “Burunan kakap Joko Tjandra kok bisa bebas masuk tanpa diketahui imigrasi atau intelijen?. Padahal, Joko Tjandra sudah dikabarkan berada di sebuah rumah sakit di Singapura untuk berobat?,” ujar Ridwan.

Kedua, Jaksa Agung mengaku mendapat informasi valid bahwa pada tanggal 8 Juni 2020, Joko Tjandra bebas berkeliaran dan menyambangi Pengadilan Jakarta Selatan untuk mendaftar Peninjauan Kembali (PK) kasus Bank Bali. Menurut Ridwan, jika benar buronan Joko Tjandra datang ke Pengadilan Jakarta Selatan untuk mendaftar PK, kenapa bisa lolos?

“Joko Tjandra ini masuk DPO (Daftar Pencarian Orang), tentu semua aparat penegak hukum sudah tahu wajah dan nama Joko Tjandra. Kenapa bisa melenggang di dalam Gedung Pengadilan Jakarta Selatan. Ini Gedung pengadilan lho tempatnya para penegak hukum, bukan restoran atau warung pinggir jalan. Dia bahkan bisa mendaftarkan PK nya tanpa satupun aparat atau petugas disana yang menahan untuk diserahkan ke pihak berwajib? Bukankah sudah ada koordinasi seluruh penegak hukum untuk menangkap dia?,” kata Ridwan.

Lebih aneh lagi, Menhumham membantah pernyataan Jaksa Agung yang menyebut Joko Tjandra sudah berada di Indonesia sejak tiga bulan lalu. Alasannya, pada 5 Mei 2020, ada pemberitahuan dari Sekretaris NCB Interpol bahwa red notice atas Djoko Tjandra telah terhapus dari sistem basis data terhitung sejak tahun 2014 karena tidak ada permintaan lagi dari Kejaksaan Agung.

Karena itu, Ditjen Imigrasi menghapus nama Djoko Soegiarto Tjandra dari Sistem Perlintasan pada 13 Mei 2020.  Barulah pada pada 27 Juni 2020, Kejaksaan Agung Kembali melakukan permintaan DPO. Sehingga namanya kembali dimasukkan dalam status DPO.  (wan)