Thu. May 6th, 2021

Jakarta Utara Bergerak Gelar Aksi Tolak RUU HIP Pada 11 Juli 2020

Porosberita.com, Jakarta – Sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) di Jakarta utara yang tergabung dalam Jakarta Utara Bergerak akan menggelar aksi Apel Siaga Tolak Rancangan Undang -Undang Haluain Ideologi Pancasila (RUU HIP) pada 11 Juli 2020 nanti.

Korlap Jakarta Utara Bergerak, Sonny W menjelaskan, aksi yang akan digelar tersebut sebagai tindaklanjut dari kesepakatan sejumlah Ormas dalam rapat akbar yang digelar pada Jumar malam, 3 Juli 2020 lalu. Diantara Ormas yang akan ikut Gelar Apel Siaga, yakni Gemma (Gerakan Mahasiswa Masyarakat) PTDI, Laskar Priok, Pemuda Utara dan KOBAR.

“Aksi tolak RUU HIP pada 11 Juli nanti merupakan tindaklanjut dari rapat akbar pada…> Kami sepakat akan terus melakukan perlawanan menolak RUU HIP,” tandas Sonny di Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Sementara Ketua Panitia aksi, Cepi Budianto mengimbau kepada seluruh warga Jakarta Utara yang menginginkan ideolgi negara Pancasila tetap terjaga untuk ikut Bersama. Begitupun kepada seluruh aparatur pemerintah untuk mendukung aksi tersebut sebagai bentuk kecintaan dan keteguhan sikap menjaga kemurnian Pancasila.

“Kami imbau kepada seluruh Warga Jakut untuk berpartisipai dan kepada seluruh aparat untuk mendukung aksi. Karena ini merupakan wujud kecitaan dan sikap kita Bersama dalam menjaga kemurnian Pancasila. Insha Allah, aksi berjalan aman dan tertib,” jelas Cepi.

Menurut Cepi, aksi ini digelar karena menilai belum ada tanda-tanda RUU HIP akan dibatalkan pembahasannya. Terlebih, pemerintah menyatakan masih terus mengkaji RUU HIP yang mendapat protes keras dari sejumlah elemen masyarakat.

“Aksi ini sebagai respon atas sikap pemerintah yang terkesan tidak akan membatalkan RUU HIP. Bahkan, infonya RUU HIP yang sudah ditangan eksekutif masih terus dikaji. Artinya, ada kemungkinan RUU ini disahkan meski mayoritas rakyat menolak Pancasila diutak atik,” pungkasnya.

Sebelumnya,   Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menyampaikan bahwa Pemerintah masih terus membahas rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Hal itu dikatakan Bambang Soesatyo atau Bamsoet usai pertemuan antara pimpinan MPR dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Jawa Barat pada Rabu (8/7/2020).

“Secara tegas presiden menyampaikan bahwa sampai saat ini pemerintah masih melakukan kajian berdasarkan masukan-masukan masyarakat dan meminta Pak Menko Polhukam untuk melaksanakan hal itu,” kata Bamseot.

Diketahui, penolakan keras terhadap RUU HIP sudah dilakukan sejumlah Ormas. diantaranya, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dan Front Pembela Islam (FPI). Aksi massa pun telah digelar, bukan hanya di depan DPR RI yang digelar Bersama PA 212, tapi juga disejumlah daerah secara massis.

Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mengerahkan massa besar jika RUU HIP disahkan menjadi Undang-Undang. Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi menyatakan, MUI akan melakukan demonstrasi besar-besaran, jika metode persuasif untuk menolak RUU HIP tidak ditanggapi.

“Apabila persuasi tidak membuahkan hasil, maka MUI memiliki opsi al masiroh kubro (demo besar),” kata Muhyiddin dalam webinar, Rabu (17/6/2020).

Menurutnya, sejauh ini demo besar yang konstitusional merupakan upaya menunjukkan kekuatan umat Islam dengan cara damai dan sesuai peraturan. Hanya saja upaya itu belum diperlukan karena pendekatan persuasif masih bisa dilakukan dalam menolak RUU HIP.  (wan)