Sun. May 9th, 2021

Pemerintah Segera Bentuk Tim Pemburu Koruptor

Porosberita.com, Jakarta – Pemerintah segera membentuk tim pemburu terpidana kasus korupsi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku telah mengantongi instruksi presiden (inpres) tentang tim pemburu koruptor itu.

“Inpres tentang tim pemburu aset dan pemburu tersangka dan terpidana koruptor dan tindak pidana lain itu sudah ada di tangan Kemenko Polhukam sehingga secepatnya nanti akan segera dibentuk tim itu,” kata Mahfud di Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Menurutnya, tim pemburu koruptor ini langsung di bawah koordinasi Menkopolhukam dan terdiri dari perwakilan Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Dalam Negeri.

“Ini memang perlu kerja bareng, ndak boleh berebutan dan tidak boleh saling sabot tetapi berprestasi pada posisi tugas masing-masing lembaga atau aparat yang oleh undang-undang ditugaskan untuk melakukan itu,” jelasnya.

Mahfud pun memastikan tak akan ada tumpang tindih tugas tim pemburu koruptor dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengatakan tim pemburu koruptor akan berkoordinasi dengan KPK dalam menjalankan tugasnya.

“KPK itu adalah lembaga tersendiri. Yang diburu oleh KPK tentu nanti dikoordinasikan tersendiri,” kata Mahfud.

Karena itu, lanjut Mhfud tim pemburu koruptor dengan KPK saling kerja sama agar koruptor yang masih buron bisa tertangkap.

Sebelumnya, Direktur Lentera Keadilan Indonesia (LAKI) Ridwan Umar mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk tim independen membongkar dugaan konspirasi menyembunyikan buronan kasus korupsi.

Pasalnya, Ridwan menduga ada konspirasi ‘orang-orang kuat’ yang membekingi pelarian para buronan kasus korupsi. “Contohnya, buronan kasus Bank Bali Joko Tjandra alias Joe Chan sudah berwarga negara Papua Nugini ini, kami melihat banyak keganjilan. Makanya, kami desak Presiden turun tangan dengan bentuk tim khusus untuk membongkar dugaan konspirasi ‘orang-orang kuat’ yang ikut melindungi burunan Joko Tjandra,” kata Ridwan di Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Menurut Ridwan, kalau Presiden tidak segera bentuk tim independen bongkar dugaan jaringan mafia ini, maka kami tak yakin buronan seperti Harun Masiku terkait kasus suap Komisioner KPU, Honggo Wendratno terkait kasus kondensat dan buronan lainnya bisa tertangkap.

“Apalagi, Kemenkopolhukam sudah meminta penegak hukum tidak menggantung kasus,” tegas Ridwan. (wan)