Tue. May 18th, 2021

PP Muhammadiyah Desak DPR Batalkan RUU Cipta kerja

Busyro Muqoddas

Porosberita.com, Jakarta – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai RUU Cipta Kerja bertabrakan dengan ideologi Pancasila, serta mengandung pemikiran atau konsep yang mencerminkan pembangkangan konstitusional.

Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengatakan pandangan ini merupakan hasil dari tiga kali pertemuan PP Muhammadiyah dengan para pakar.

Untuk itu, PP Muhammadiyah telah menyerahkan surat dan kajian akademik terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada pimpinan DPR. Hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab Muhammadiyah terkait komitmen keagamaan dan kebangsaan.

“Simpulan besar, fundamental substansialnya ialah bahwa filosofi dari RUU tersebut rapuh sekali. Bertentangan dengan moralitas konstitusi 1945,” kata Busyro, Rabu, (15/7/2020).

Busyro melanjutkan, adapun hasil dari tiga kali pertemuan PP Muhammadiyah dengan para pakar saat mengkaji RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Pertama, pertemuan digelar di gedung Pusat PP Muhammadiyah di Jakarta Pusat. Pertemuan kedua berupa forum group discussion (FGD) di Magelang, Jawa Tengah. Forum kedua ini diikuti oleh 40 dekan Fakultas Hukum dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dari seluruh Indonesia serta para pakar.

Adapun pertemuan ketiga dilakukan melalui webinar yang juga dihadiri Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. “Sehingga prosedur yang kami tempuh itu sudah cukup demokratis,” jelas Busyro.

Selain itu, lanjut Busyro, PP Muhammadiyah juga sudah menyampaikan surat dan kajian akademik kepada Presiden Joko Widodo. Ia berharap pemerintah dan DPR menarik dan menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja ini.

“Dihentikan, ditarik. Kalau toh mau dilanjutkan harus dijiwai dengan moralitas konstitusi tadi,” tegasnya.

Menurutnya, Busyro pembuatan suatu RUU tak boleh lari dari Pembukaan UUD 1945, Pancasila, dan realitas masyarakat. Ia berujar, penelitian Muhammadiyah menemukan bahwa masyarakat kian termarginalkan.

Contohnya, salah satu pasal dalam RUU Cipta Kerja yang bermasalah. Yakni izin Hak Guna Usaha (HGU) yang bisa diberikan hingga 90 tahun. Hal ini bertentangan dengan moralitas konstitusi karena memberikan daulat tanah dan sumber daya alam bukan kepada rakyat.

“Kami gunakan istilah moralitas konstitusi, karena konstitusi kita mengandung ruh dan nilai-nilai moral yang sangat tinggi,” katanya. (wan)