Sun. May 9th, 2021

Menteri PUPR Didesak Batalkan Proyek Air Baku di Siborongborong, Sumut dan di Kalteng

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Porosberita.com, Jakarta – Ivan Parapat, SH, Ketua Jakarta Procurement Monitoring (JPM) mendesak Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono untuk segera membatalkan proyek Air Baku Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara dan proyek serupa di Kalimantan Tengah TA 2020.

Pasalnya, kedua proyek tersebut dinilai berpotensi merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah. “Kami desak Menteri PUPR Pak Basuki agar membatalkan kedua proyek yang dibiayai APBN 2020. Kami temukan adanya potensi keruigan negara miliaran rupiah,” kata Ivan Parapat di Jakarta, Rabu (29/7/2020).

Ivan mengungkapkan, Kementerian PUPR RI melalui Satuan Kerja SNVT Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera II Propinsi Sumut dengan kategori pekerjaan konstruksi telah melaksanakan tender Pembangunan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Siborongborong Kab. Tapanuli Utara dengan nilai HPS Rp.  29.987.725.723,87.

Adapun proses tender dikelola Pokja Pemilihan BP2JK Wilayah Sumut SNVT Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera II yang menetapkan Pemenang Lelang PT. Rah Rah Red Wana Bhakti dengan harga Rp. 27.708.658.000 dengan mengalahkan penawar terendah PT. Sangkuriang Karya Semeata Rp. 20.982.163.413,73.

Berdasarkan itu, lanjut Ivan, terdapat selisih harga penawaran yang sangat signifikan sebesar Rp. 6..526.494.7777 yang tentu berpotensi merugikan negara. Sementara alasan Pokja mengalahkan PT. Sangkuriang Karya Semesta sudah dibantah melalui Surat Sanggahan Keputusan Pemenang Lelang.

Selain itu, kata Ivan, Kementerian PUPR-RI melalui Satuan Kerja SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS. Mentaya-Katingan, WS. Barito, WS. Jelai-Kendawangan Propinsi Kalimantan Tengah juga telah melaksanakan tender Pembangunan Penyediaan Air Baku IKK Bungur Kumal (tender ulang) dengan kategori pekerjaan konstruksi HPS. Rp. 20.401.600.000.

Prosea tender dikelola Pokja Pemilihan A.21 BP2JK Wil. Kalimantan Tengah dan Menetapkan Pemenang Lelang PT. Armas Grand Jaya dengan harga penawaran Rp. 16.197.027.000 yang mengalahkan peserta lelang penawar terendah PT. Desra Banyu Enjineering Rp. 14.742.188.855,61.

“Sama dengan proyek di Sumut, di proyek ini juga terdapat selisih harga yang sangat signifikan terindikasi merugikan negara sebesar Rp. 1.312.248.615,56. Adapun alasan pihak Pokja mengalhkan PT. Desra Banyu Enjineering adalah tidak menyampaikan metode pelaksanaan secara sitematis sudah dibantah dengan Surat Sanggahan,” jelasnya.

Maka berdasarkan UU. No. 31/1999 jo. UU. No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya pada Peran Serta Masyarakat dan Perpres. RI No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya bab XII tentang Pengawasan, Pengaduan, Sanksi dan Pelayanan Hukum pada bagian ke 1 psl 76(1): Menteri/Kepala Lembaga/kepala daerah wahib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Kementerian/Lembaga/Pemrintah Daerah masing-masing.

Dengan dasar UU dan Perpres tersebut, lanjut Ivan, maka JPM mendesak Menteri PUPR untuk membatalkan pemenang lelang yang terindikasi merugikan negara. “Dengan Kewenangan yang ada sebagai Menteri PUPR-RI, kami minta agar pemenang lelang dibatalkan. Apalagi disaat pendemi Covid-19 ini dimana Pemerintah membutuhkan banyak anggaran jangan jadi justru dihambur-hamburkan dalam penetapan pemenang lelang yang harganya jauh sangat tinggi,” tandas Ivan.

Ditambahkannya, dengan dua lelang proyek di Kementerian PUPR itu saja, seharusnya pemerintah bisa  menghemat sekitar  Rp. 7.838.793.392. Sekaligus bisa menghilangkan potensi keruigan negara dan dananya bisa dialihkan untuk menangani pendemi Covid-19 dengan jumlah penderita sudah mencapai 100.000 orang. (wan)