Mon. Jun 21st, 2021

Din Tegaskan KAMI Bukan Gerakan Politik Praktis

Din Syamsuddin

Porosberita.com, Jakarta – Inisiator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Din Syamsuddin menyatakan gerakan KAMI berdimensi politik, tapi bukan politik praktis. Karena itu, dirinya siap berdiskusi dan berdebat dengan siapapun sepanjang berbasiskan data.

“Bila perlu berdiskusi, berdebat, kami siapkan (data). Karena kami yakin dengan apa yang kami nyatakan itu berbasis ilmu pengetahuan,” katanya, saat konferensi pers “Penjelasan Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)” secara daring, Sabtu (15/8/2020).

Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammdiyah itu menjelaskan bahwa KAMI adalah gerakan moral masyarakat Indonesia dari berbagai elemen dan komponen bangsa yang tujuannya tidak lain untuk terwujudnya keadilan masyarakat Indonesia.

Karena itu, KAMI S=sebagai gerakan moral  juga berdimensi politik, tetapi bukan politik praktis. “Kalau pun KAMI bergerak ke dimensi poltik, adalah politik moral. Ini lebih tinggi dari politik praktis. Dan ini dijamin oleh UU untuk berserikat, untuk melakukan social control,” terangnya.

Menurutnya, ada sekitar 150 tokoh bergabung dengan KAMI yang akan dideklarasikan pada Selasa, 18 Agustus 2020, pukul 10.00 WIB di Tugu Proklamasi, Pegangsaan Timur, Jakarta.

“Peringatan deklarasi tersebut juga akan dilaksanakan bersamaan dengan perayaan kemerdekaan Indonesia ke-75, sekaligus bagi kami peringatan ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara,” katanya.

Diantara 150 tokoh tersebut, yakni  Rachmawati Soekarnoputri, mantan Panglima TNI Jenderal (Purnawirawan) Gatot Nurmantyo, mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli, mantan Menteri Kehutanan MS Ka’ban, dan Ketua Umum FPI Sobri Lubis.

Din mengungkapkan, dalam deklarasi nanti akan disampaikan maklumat yang diberi nama “Maklumat Menyelamatkan Indonesia” yang telah disusun komite kerja, disepakati, dan telah final. Maklumat, kata Din, secara umum memuat keprihatinan KAMI terhadap kehidupan kebangsaan akhir-akhir ini, khususnya dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan hak asasi manusia (HAM).  (wan)