Thu. Jun 24th, 2021

Anies Disarankan Sosialisasikan Pergub Soal Ganjil Genap Roda Dua

Anies Baswedan

Porosberita.com, Jakarta – Ketua GL Pro 08, Jimmy CK menyarankan Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan penjelasan yang benar soal rencana penerapan pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap untuk motor dan mobil pribadi.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.

“Kami sarankan kepada Pmeprov DKI Jakarta untuk segera melakukan sosialisasi atau memberikan penjelasan kepada masyarakat soal rencana pemberlakuan ganjil genap khususnya untuk roda dua atau sepeda motor,” kata Jimmy kepada wartawan, Minggu (23/8/2020).

Menurut Jimmy, saat ini masyarakat Ibukota pengguna kendaraan roda dua menjadi khawatir soal kebenaran kabar tersebut. Sebab, mayoritas masyarakat Ibukota adalah pengguna sepeda motor.

“Saat ini mayoritas warga Ibukota pengguna sepeda motor menjadi khawatir jika benar kebijakan itu akan ditempuh Pemprov DKI Jakarta, Meskipun kebijakan itu sudah diberlakukan untuk kendaraan roda empat,” ujar Jimmy.

Untuk itu Jimmy menyarankan agar sosialisasi segera dilakukan baik melalui media massa ataupun melalui perangkat kecamatan dan kelurahan. Dengan begitu, sosialisasi bisa berjalan efektif dan masyarakat mendapatkan informasi yang benar.

“Sosialisasi bisa dilakukan segera melalui media massa atau apparat kelurahan dan kecamatan. Jika, informasi tersebut tidak samai ke masyarakat, maka itu tanggung jawab piha kelurahan dan kecamatan yang tidak melaksanakan tugas dengan baik,” kata Jimmy.

Di sisi lain, Jimmy berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan informasi yang tidak bisa dijamin kebenarannya. “Masyarakat sebaiknyatetap tenang. Kalaupun itu tetap diberlakukan, maka kami yakin kebijakan itu sifatnya sementara,” pungkas Jimmy.

Untuk diketahui dalam Pergub yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Rasid Baswedan  tanggal 19 Agustus 2020 tersebut, pada Pasal 7, pengendalian moda transportasi dilaksanakan sesuai dengan tahapan Masa Transisi. Pengendalian yang dimaksud adalah untuk kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil genap pada kawasan pengendalian lalu lintas.

Adapun pada Pasal 8 berbunyi “Setiap pengendara kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua) dengan nomor plat ganjil dilarang melintasi ruas jalan pada tanggal genap; Setiap pengendara kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua) dengan nomor plat genap dilarang melintasi ruas jalan pada tanggal ganjil,”

Pergub ini juga mengatur sejumlah kendaraan yang bebas dari aturan ganjil genap. Seperti diatur dalam Pasal 8 poin 2, kendaraan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia; pemadam kebakaran dan ambulans; kendaraan berisi tenaga medis yang melaksanakan tugas dan kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas.

Kemudian, kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing serta Lembaga Internasional yang menjadi tamu negara; kendaraan Pejabat Negara; kendaraan dinas operasional berplat dinas, Kepolisian dan TNI; kendaraan yang membawa penyandang disabilitas; kendaraan angkutan umum (plat kuning) dan kendaraan angkutan barang, tidak termasuk double cabin.

“kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian, seperti kendaraan Pengangkut Uang (Bank Indonesia, antar Bank, pengisian ATM) dengan pengawasan dari Kepolisian,”  (wan)