Tue. May 18th, 2021

Pemerintah Diminta Terbuka Soal Kriteria Kelas Menengah Penerima Bansos

Porosberita.com, Jakarta – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan meminta pemerintah memperjelas kriteria kelas menengah yang berhak menerima bantuan sosial.

Selain itu, pemerintah juga harus perjelas mekanisme pendataan, distribusi serta tahapan pelaporan jika terjadi kendala teknis/kejanggalan distribusi.

“Hal ini diperlukan untuk menghindari problematika yang sering terjadi saat membagikan bantuan sosial kepada masyarakat. Hal ini perlu menjadi catatan pemerintah dan segera dikomunikasikan kepada masyarakat,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (28/8/2020).

Dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membantu publik menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19, pemerintah memberikan subsidi gaji kepada para pekerja secara nasional serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Selain itu, pemerintah akan memberikan insentif Rp2,4 juta kepada 13 juta pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta per bulan. Bantuan akan diberikan selama empat bulan dan setiap pekerja akan mendapat bantuan Rp600.000 per bulan.

Pingkan menilai, bantuan tersebut jelas menyasar pekerja kelas menengah. Sementara, Program PEN yang menyasar masyarakat di tengah situasi saat ini tentu akan meringankan beban bagi mereka yang tergolong kelompok rentan dan terdampak.

Disisi lain, kata Pingkan, pemerintah telah mengakui potensi resesi di depan mata, karena itu konsumsi perlu terus digerakkan setidaknya untuk meminimalisir dampak dari peluang resesi yang ada.

Terkait itu, program PEN dianggap patut untuk terus dijalankan sepanjang tahun 2020 ini diantaranya, perlindungan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan langsung tunai dan sembako, kartu sembako, diskon tarif listrik, serta bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Desa. (nto)