Tue. May 18th, 2021

Dosen UGM Sarankan KPK Ambil Alih Kasus Jaksa Pinangki

Jaksa Pinangki dan mantan pengacara Joko Tjandra, Anita Kolopaking

Porosberita.com, Jakarta –  Pengajar Hukum Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, menilai KPK sudah tidak independent lagi setelah berlakukan Undang-Undang (UU) KPK baru. Karena itu, wajar jika KPK membutuhkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengambil alih penanganan kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

“Kalau dikaitkan dengan KPK sekarang bukan lembaga negara yang independen,” kata Zainal, dalam diskusi webinar, Jakarta, Senin  (7/9/2020).

Menurutnya, KPK bisa mengambil alih kasus tersebut. Namun, melihat kondisi KPK yang sekarang yang tidak lagi independent, maka wajar bila pengambilalihan tersebut membutuhkan Perpres. Paling tidak, hal teknis penanganan perkara dapat diatur dalam Perpres tersebut.

Zainal juga menyentil perubahan beleid KPK yang baru telah membuat lembaga ini nyaris kehilangan progresifitas. “KPK sudah nyaris kehilangan itu. Sikap Kejaksaan Agung tidak hanya berdiri sendiri, apalagi diimbuhi oleh sikap yang tidak serius. Harus diambil alih. Tapi apakah langsung bisa. Saya curiga tidak,” ujarnya.

Terkait usulan itu, Zainal menyarankan agar KPK bersama Kepolisan dan lembaga hukum peradilan lainnya untuk segera duduk perkara dalam penanganan kasus tersebut.

“Saya membayangkan kalau di kepolisian, rezim dikerjakan dengan baik, mereka akan saling kontrol dengan lembaga lain untuk menyerahkan dan mengerjakan itu. Saya setuju bahwa harus diambil alih,” katanya. (wan)