Tue. May 18th, 2021

Dewas KPK Undur Sidang Etik Firly

Ketua KPK periode 2019-2023 Firli Bahuri

Porosberita.com, Jakarta – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyatakan tidak ada tarik ulur sidang putusan etik Ketua KPK Firli Bahuri.

“Tidak ada tarik-ulur soal putusan,” tegas Haris saat dikonfirmasi, Selasa (15/9/2020).

Diketahui sidang putusan dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri sedianya digelar Selasa (15/9/2020).

Namun, sidang tertunda akibat tiga anggota majelis etik, yakni Tumpak Hatorangan Panggabean, Albertina Ho, dan Syamsuddin Haris harus melakukan swab test pada hari tersebut.

“Tiga orang anggota dewas di-swab tadi pagi karena berinteraksi dengan salah seorang yang positif Corona,” kata Haris.

Sebelumnya, Guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra menganggap keputusan Firli menggunakan helikopter limousine saat perjalanan pribadinya dari Palembang ke Baturaja, Sumatera Selatan, merupakan pelanggaran berat menyangkut etika, moral dan kepatutan pejabat publik.

”Lembaga antikorupsi harus jadi teladan dari sudut moral, etika, kepatutan,” kata Azyumardi dalam diskusi daring, Senin (14/9/2020).

Ia bahkan menilsi, Firli bukan sosok yang tepat mengemban tugas menjadi Pimpinan KPK apabila terbukti melakukan tuduhan itu.

Karena itu, Firli tidak pantas menjadi sekadar pegawai KPK jika Dewas menyatakan anggota polisi berpangkat Komisaris Jenderal itu terbukti bersalah.

Azyumardi menyatakan alasan Firli yang mengatakan biaya penyewaan helikopter berasal dari kantong pribadi juga tidak patut.

Ia menegaskan, KPK harus menjadi simbol moral, keteladanan, dan integritas bagi publik.

“Kalau memakai helikopter tidak pada tempatnya, misalnya Rp27 juta per jam, orang juga bertanya-tanya ini dari mana uangnya? Kan perhitungan gajinya berapa?” tandas Azyumardi.

Ia berpandangan, jika Dewas KPK tidak mejatuhkan sanksi berat kepada Firli, maka sidang tersebut dapat menjadi preseden buruk terhadap penanganan dugaan pelanggaran etik di KPK maupun Dewas itu sendiri. Padahal, kata dia, Dewas KPK berisi orang-orang berintegritas dan memiliki rekam jejak yang baik.

“Mereka ini orang-orang yang sepanjang karir bagus dan cemerlang tapi di ujung karir melakukan hal yang tidak patut juga bila tidak memberikan sanksi dan hanya akan mengurangi kredibilitas orang per orang di Dewas tersebut,” tegasnya. (wan)