SMRC : Mayoritas Masyarakat Nilai Korupsi Makin Marak di Pemerintahan Jokowi – Maruf
Porosberita.com, Jakarta – Mayoritas masyarakat menilai korupsi di pemerintahan era Joko Widodo – Ma’ruf Amin makin marak. Penilaian itu sangat dipengaruhi Keterlibatan dan penahanan dua Menteri Kabinet Indonesia Maju, Juliar P. Batubara dan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Demikian hasil survei nasional oleh lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada Selasa (29/12/2020). Survei Nasional SMRC ini dilakukan melalui wawancara per telepon kepada 1202 responden yang dipilih secara acak (random) pada 23-26 Desember 2020. Margin of error pada survei ini diperkirakan +/-2.9 persen
Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas, menjelaskan sekitar Maret 2020 baru sebanyak 47 responden yang mengatakan korupsi semakin banyak, tetapi pada survei bulan ini, angkanya meningkat menjadi 55 persen.
Sedangkan yang mengatakan korupsi semakin sedikit pada Maret 2020 sebanyak 18 persen dan pada Desember 2020 sebanyak 13 persen.
“Sebanyak 55 persen responden menilai korupsi sekarang semakin banyak dibanding tahun lalu. Hanya 13 persen responden yang percaya bahwa korupsi tahun ini lebih sedikit dari tahun sebelumnya,” kata Abbas.
Dari temuan ini, lanjut Abbas, memperlihatkan bahwa korupsi masih menjadi masalah besar yang terjadi di Indonesia. Penilaian warga ini, kata Abbas, tidak bisa dilepaskan dari kasus-kasus korupsi yang dibongkar KPK tahun ini.
“Dugaan kasus korupsi di kementerian Sosial dan Kementerian Perikanan tampaknya menyumbang bagi penilaian negatif warga tentang korupsi di Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tugas pemerintah untuk terus memberantas praktik korupsi yang ada di Indonesia. diharapkan ke depannya Indonesia mampu menjadi negara yang bebas dari korupsi,” terangnya. (wan)