Ini Instruksi Mendagri Untuk Kepala Daerah Tentang PSBB Jawa – Bali
Mendagri Tito
Porosberita.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan surat instruksi khusus kepada para kepala daerah di Wilayah Jawa dan Bali tentang kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari pemerintah pusat untuk Pulau Jawa dan Bali.
Surat Instruksi Mendagri (Inmendagri) tersebut ber Nomor 01 Tahun 2021 yang menekankan sejumlah ketentuan PSBB yang harus dilaksanakan para kepala daerah. Kepala daerah diharuskan mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan Virus COVID-19.
Adapun pertimbangan daerah Jawa dan Bali yang dituju, karena tingkat kasus aktif dan kematian di atas rata-rata dan juga tingkat kesembuhan di bawah rata-rata. “Untuk itu para kepala daerah agar melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait, secara berkala, harian, mingguan dan bulanan,” kata Tito sebagaimana dikutip dari surat Inmendagri, Kamis (7/1/2020).
“Untuk melakukan pembatasan dan upaya-upaya lain serta jika diperlukan dapat membuat Peraturan Kepala Daerah yang mengatur secara spesifik pembatasan dimaksud sampai dengan pengaturan penerapan sanksi,” lanjutnya.
Selain itu, Tito juga meminta kepala daerah mengoptimalkan kembali posko satgas COVID-19 tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai dengan desa. Khusus untuk wilayah desa, penanganan dan pengendalian pandemi katanya dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
Tak hanya protokol kesehatan 3M, Tito juga meminta gubernur dan wali kota/bupati mencegah kerumunan orang di daerahnya. Yakni dengan mengutamakan cara yang persuasif hingga penegakan hukum.
“Berupaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia),” jelas Tito. (wan)
About Author
