Thu. May 26th, 2022

Komisi III DPR Minta Jaksa Agung Ikut Kawal Laporan Dugaan Korupsi Dua Anak Presiden

Gibran dan Kaesang

meminta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menertibkan penegakan hukum terkait laporan Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas atas dugaan korupsi dan pencucian uang dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Benny menegaskan, pelapor kasus dugaan tindak pidana korupsi harus dikawal dan dijaga agar tidak dilaporkan balik atau diancam.  “Jangan pula ada teman kita Ubedilah Badrun, lapor anak Presiden ke KPK, dia yang dilapor lagi. Mohon Pak Jaksa Agung, tertibkan penegakan hukum di republik ini,” kata Benny dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Jaksa Agung di DPR  Senayan, Jakarta pada Senin (17/1/2021).

Senada dengan itu, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Arteria Dahlan meminta agar pelapor jangan dilaporkan balik. Karena, langkah ini penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

“Sesuai tadi yang disampaikan yang terhormat Arteria Dahlan. Janganlah pelapor itu yang dipanggil-panggil lagi untuk diperiksa. Sama dengan beliau katakan, tidak setuju Ubedilah Badrun dipanggil-panggil lagi nanti hanya karena lapor. Ini bukan soal anak presiden atau bukan,” katanya.

Sebelumnya, Ubedilah melaporkan Gibran dan Kaesang ke KPK atas kasus dugaan korupsi pada 10 Januari 2022. Gibran dan Kaesang dituding memiliki relasi bisnis dengan anak petinggi PT SM, induk dari PT PMH yang terlibat kasus pembakaran hutan di tahun 2015.

Merespon itu, Gibran mengaku siap mengikuti proses hukum dan jika terbukti melakukan pelanggaran. Sementara, Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer justru bereaksi dengan melaporkan Ubedilah ke Polda Metro Jaya dengan menggunakan Pasal 317 KUHP tentang pengaduan fitnah pada Jumat (14/1/2021) lalu. (wan)