Ketua DPR Minta Pemerintah Batalkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI

37

Porosberita.com, Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah membatalkan kebijakan dibukanya Daftar Negatif Investasi (DNI) yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI.

Diketahui beberapa waktu lalu, pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-16. Sebelumnya pemerintah menetapkan ada 54 bidang usaha yang boleh 100 persen menggunakan penanaman modal asing. Tak lama kemudian pemerintah merevisi, hanya 25 bidang usaha yang boleh dimiliki sepenuhnya oleh asing.

Bamsoet menilai, kebijakan tersebut tidak sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo dan bertolak belakang dengan kebijakan sebelumnya. “Beliau (Presiden Jokowi) selalu mendorong dan melindungi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dengan mengurangi beban pajak dan bunga pinjaman dari sekian persen menjadi 0,5 persen,” ujar Bamsoet usai Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Menurut politisi Partai Golkar  itu, kebijakan tersebut tidak signifikan dan tetap bisa mengancam masa depan para pengusaha kecil yang seharusnya dilindungi oleh negara. Terlebih kebijakan itu  sudah menyasar ke sektor-sektor strategis.

“Belum terlambat bagi pemerintah untuk mengoreksi kembali dan mencabut kembali kebijakan itu untuk menjaga masa depan para pengusaha-pengusaha kecil kita,” kata Bamsoet. (nto)