ARB dan Tamsil Linrung Akan Kembali Diperiksa KPK

53
Tamsil Linrung

Porosberita.com, Jakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil kembali Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) pada 17 Juli 20-18 nanti. ARB akan diperiksa sebagai saksi  Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung terkait kasus e-KTP.

Hal itu dinyatakan Juru Bicara KPK Febri Diansyah setelah ARB tidak memenuhi panggilan KPK pada Senin (2/7/2018).  ARB sendiri tidak hadir karena masih berada di luar negeri.  “Iya, tadi Aburizal Bakrie tidak bisa hadir. Tadi menyampaikan surat karena masih berada di luar negeri dan akan dijadwalkan ulang pada tanggal 17 Juli 2018,” ujar Febri.

Sedianya, sejumlah pihak akan diperiksa KPK, selain ARB, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Mulyadi dan politikus Partai Keadilan Sejahtera Tamsil Linrung sebagai saksi untuk dua tersangka tersebut.. Namun, mereka tidak memenuhi panggilan KPK.

Menurut Febri, Mulyadi sudah menyampaikan surat tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain sehingga dijadwalkan ulang. Begitupun Tamsil Linrung sedang ada kunjungan kerja hari ini, untuk itu pemeriksaan Tamsil dijadwalkan ulang pada tanggal 4 Juli 2018 nanti.

Dari sejumlah saksi yang akan diperiksa, hanya dua saksi yang memenuhi panggilan KPK, yakni Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan mantan Sekjen Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraeni.

Untuk diketahui, Irvanto yang merupakan keponakan Setya Novanto telah ditetapkan bersama Made Oka, pengusaha sekaligus rekan Novanto, sebagai tersangka korupsi e-KTP pada 28 Februari 2018. Irvanto diduga sejak awal mengikuti proses pengadaan e-KTP dengan perusahaannya, yaitu PT Murakabi Sejahtera.

Irvanto diduga ikut beberapa kali pertemuan di ruko Fatmawati bersama tim penyedia barang proyek e-KTP. Ia juga diduga telah mengetahui ada permintaan fee sebesar lima persen untuk mempermudah proses pengurusan anggaran e-KTP.

Irvanto diduga menerima total 3,4 juta dolar AS para periode 19 Januari-19 Februari 2012. Uang itu diperuntukkan kepada Novanto secara berlapis dan melewati sejumlah negara.

Sementara Made Oka adalah pemilik PT Delta Energy, perusahaan SVP dalam bidang investment company di Singapura. Made Oka diduga menjadi perusahaan penampung dana. Made Oka diduga menjadi perantara uang suap untuk anggota DPR sebesar lima persen dari proyek e-KTP.

Made Oka melalui kedua perusahaannya diduga menerima total 3,8 juta dolar AS sebagai peruntukan kepada Novanto yang terdiri atas 1,8 juta dolar AS. Penerimaan dilakukan melalui perusahaan OEM Investment Pte Ltd dari Biomorf Mauritius dan melalui rekening PT Delta Energy sebesar 2 juta dolar AS. (wan)