Sekjen dan Wasekjen PSI Dipolisikan Bawaslu

243
Pimpinan Elit PSI bersama Jokowi di Istana

Porosberita.com, Jakarta -= Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melaporkan dua pimpinan elit Partai Sosialis Indonesia (PSI) ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Langah Bawaslu melaporkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli antoni dan Wasekjen PSI Chandra Wiguna ke polisi merupakan tindaklanjut temuan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan PSI.

Sanksi pidana yang akan menjerat Sekjen dan Wasekjen PSI itu setelah Bawaselu menerima pengaduan tentang iklan polling PSI yang dimuat di media cetak, Jawa Pos, pada 23 April lalu. Selain di Jawa Pos, iklan PSI juga dimuat di beberapa media lokal.

iklan itu berisi polling untuk calon wakil presiden pendamping Joko Widodo dan calon menteri yang direkomendasikan PSI untuk kabinet kerja jilid 2 jika Jokowi memenangkan pilpres 2019.

“Ini barusan melaporkan Sekjen dan Wasekjen PSI,” ungkap kata Ketua Bawaslu Abhan di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Abhan menjelaskan, PSI dilaporkan dengan pasal pelanggaran tindak pidana kampanye diluar jadwal UU nomor 7 Tahun 2017 pasal 492. Untuk itu, Sekjen dan Wasekjen PSI tersebut terancam sanksi pidana penjara maksimal selama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Untuk melengkapi laporannya, Abhan menyertakan sejumlah bukti ke Bareskrim Polri terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan PSI. “Bukti-bukti pelanggarannya sudah kami serahkan ke polisi tadi. Kita tunggu saja langkah kepolisian,” kata Abhan.

Sementara itu, Raja Juli Antoni mengaku siap sanksi pidana jika memang terbukti melakukan pelanggaran kampanye. Namun, Raja tetap berkeras bahwa iklan yang dimuat di media massa itu bukanlah pelanggaran, melainkan pendidikan politik.

Pengurus PSI bersama Jokowi di Istana

Selain itu, pemuatan iklan atas ijin dari pihak DPP PSI. “Iklan juga sudah atas persetujuan DPP PSI. Namun, semua tergantung Bawaslu,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Temuan dan Laporan Bawaslu Yusti Erlina meyakinkan bahwa pihaknya memiliki bukti-bukti yang kuat soal pelanggaran pidana yang dilakukan Sekjen dan Wasekjen PSI tersebut

“Sampai kemarin proses pemanggilan itu yang cukup alat bukti itu dua orang ini (Sekjen dan Wasekjen PSI). Alat bukti dari keterangan, saksi, pernyataan yang bersangkutan dan tanda terima pemesanan semuanya cukup kuat,”  tegas Yusti di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Adapun dua alat bukti yang dikantongi Bawaslu, lanjut Yusti adalah tanda pemesanan dari Raja Juli Antoni dan Chandra Wiguna. Selain itu, ada juga pengakuan dan keterangan dari orang yang bersangkutan dan dikuatkan pengakuan dari pihak media.

Atas dasar semua itu, Yusti pun mengungkapkan bahwa tidak tertutup kemungkinan Ketum DPP PSI Grace Natali akan ikut terjerat pasal pidana terkait kasus tersebut, apabila dalam proses penyelidikan ditemukan fakta kuat. (wan)