Kotjo Dituntut 4 Tahun Penjara Terkait Suap PLTU Riau 1

21
Kotjo

Porosberita.com, Jakarta – Johannes B Kotjo, dituntut pidana empat tahun penjara serta denda Rp250 juta subsidair enam bulan kurungan. Tuntutan terhadap  pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited itu terkait kasus suap proyek PLTU Riau-1.

Tuntutan  Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut disampaikan dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/11/2018).

“Menuntut supaya majelis hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan korupsi,” tegas Jaksa Ronald Ferdinand Worotikan.

Kotjo dinilai terbukti menyuap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih dan Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham untuk mendapatkan proyek PLTU Riau-1 telah terpenuhi.

Menanggapi tuntutan yang dilayangkan JPU tersebut, Kotjo akan mengajukan pleidoi atau nota keberatan pada persidangan selanjutnya. Sidang selanjutnya akan kembali digelar pada Senin, (3/12/2018).

Jaksa menyatakan, karena tidak ada kelanjutan dari PLN, Kotjo menemui Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Kotjo meminta bantuan Novanto agar dapat dipertemukan dengan pihak PLN.

Kemudian, Novanto mempertemukan Kotjo dengan Eni yang merupakan anggota Fraksi Golkar yang duduk di Komisi VII DPR, yang membidangi energi.

Selanjutnya, Eni beberapa kali mengadakan pertemuan antara Kotjo dan pihak-pihak terkait, termasuk Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Hal itu dilakukan Eni untuk membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU.

Jaksa membeberkan, uang yang diberikan Kotjo kepada Eni Saragih bertujuan agar perusahaannya mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau-1. Proyek tersebut merupakan kerjasama antara PT PJBI, Blackgold Natural Resources Limited, dan China Huadian Engineering Company.

Untuk itu, Johanes Kotjo didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (wan)