GNPF Ulama Pertanyakan Penahanan Ahok Yang Masih di Mako Brimob

1377

Porosberita.com, Jakarta – Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama mempertanyakan keberadaan terpidana kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang masih di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Padahal, status Ahok sudah terpidana yang harusnya dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan (lapas) untuk menjalani pembinaan.

“Patut dipertanyakan keberadaan Ahok yang sampai dengan saat ini masih d Mako Brimob, ini jelas merupakan persoalan yang selama ini jadi tanda tanya kita semua,” tandas Koordinator Persidangan Tim Advokasi GNPF Ulama, Nasrulloh Nasution, Selasa (27/3/2018).

Nasrulloh menjelaskan, Ahok yang sudah berstatus terpidana seharusnya mendapat pembinaan di lapas. Tujuannya, agar terpidana menyadari kesalahannya dan yidak mengulanginya. “Tsebagai narapidana, harusnya ditahan di lapas. Tujuannya agar mereka sadar akan kesalahan, sehingga mereka tidak mengulangi dan berusaha kembali agar bisa diterima oleh masyarakat,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya berharap Ahok segera dipindah penahanan ke penjara atau lapas bukan di Mako Brimob. Sebab, keberadaan Ahok di mako Brimob bisa jadi menimbulkan banyak tafsir, diantaranya perbedaan perlakuan terhadap Ahok.

Selain itu, Nasrulloh juga menyampaikan apresiasi kepada Mahkamah Agung (MA) yang memutus menolak Peninjauan Kembali (PK) Ahok. “Kami mengapresiasi putusan PK tersebut, karena putusan MA itu memang sudah tepat,” ujarnya.

Nasrulloh menilaiĀ  ada dua alasan kenapa MA memutus menolak PK Ahok. Pertama, terkait novum atau bukti baru yang diajukan Ahok. Apabila benar bukti baru itu adalah putusan Buni Yani di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, maka sudah jelas putusan tersebut tidak bisa dijadikan dasar novum.

Sebab, di satu sisi belum berkekuatan hukum tetap, di sisi lain dakwaan yang dikenakan jauh berbeda.

Kedua, memang tidak ada celah hukum yang membenarkan perbuatan terpidana ahok. Sehingga tidak ada yang bisa membantah putusan pengadilan negeri Jakarta Utara yang sudah memvonisnya selama 2 tahun. (wan)