KPK Bidik Pejabat dan BUMN Pemborong Tiket Asian Games 2018

88

Porosberita.com, Bandung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan gratifikasi tiket pertandingan Asian Games 2018. Sejumlah pejabat dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kini dibidik lembaga antirasuah tersebut.

“Kami sudah menerima informasi ada pihak-pihak yang sudah menerima atau meminta bahkan oknum-oknum pejabat,” ungkap Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK ) Febri Diansyah di Bandung, Selasa (28/8/2018).

Febri menegaskan, KPK tidak main-main dalam menangani laporan dugaan permintaan tiket pertandingan Asian Games 2018 yang dilakukan alias pejabat dan BUMN.

Febri mengaku bahwa Ketua KPK Agus Rahardjo sudah menyampaikan bahwa ada BUMN tertentu yang diminta untuk memborong  tiket untuk diberikan kepada sejumlah pejabat.

“Informasinya sudah diketahui Pak Ketua (KPK). Tentu itu bukan perbuatan yang patut. Kalau memang mau nonton Asian Games seharusnya beli sendiri seperti masyarakat yang lain, tidak kemudian menyalahgunakan posisi dan jabatannya. Makanya, kami serius soal ini,” tegasnya.

Febri menjelaskan bahwa perkara gratifikasi tidak ada batasan nilai. Artinya, bukan soal berapa besar jumlah gratifikasi yang diterima pejabat dan dana yang dikeluarkan BUMN untuk memborong tiket Asian Games 2018.

Kalaupun ada batasan terkait pembuktianm yaitu jika nilainya di atas Rp10 juta. “Jadi, kalau soal batasan nilai soal Rp 10 juta adalah konsekuensi pembuktian,” tandasnya.

Ia mencontohkan dalam kasus Zumi Zola yang sedang berjalan saat ini. “Kalau nanti gratifikasi yang diterima di atas Rp 10 juta maka berlaku pembuktian terbalik. Tapi kalau dibawah Rp 10 juta, jaksa penuntut umum yang akan membuktikan. Jadi bukan soal batasan nilai boleh diterima atau tidak boleh diterima,” tandas Febri. (rud)