Dianggap Mumpuni, GPMI Dukung Taufik Jadi Wagub DKI

224

Porosberita.com, Jakarta – Pengurus Wilayah Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (PW GPMI) DKI Jakarta menyatakan mendukung M. Taufik yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta menggantikan posisi Sandiaga Uno.

Hal itu disampaikan Pengurus PW GPMI DKI Jakarta dalam jumpa pers di sebuah restoran di kawasan Jakarta Timur, Kamis (13/9/2018).

Untuk diketahui, GPMI adalah Ormas yang bergerak di Bidang Dakwah dan sosial yang berdiri pada tanggal 27 November 2000 di Jakarta. GMPI sendiri Didirikan oleh sejumlah tokoh gerakan Islam yang dimotori oleh Ahmad Sumargono (Bang Gogon) yang juga pengerak KISDI, Saat ini GPMI telah mempunyai kepengurusan di 21 Propinsi di seluruh Indonesia.

“Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan sejumlah hal terkait kekosongan jabatan Wagub DKI yang ditingggal Pak Sandiaga Uno yang maju sebagai Cawapres pada Pilpres 2019, maka kami menyatakan sikap mendukung Pak M. Taufik untuk menjabat sebagai Wagub DKI mendampingi Gubernur Anies R. Baswedan,” tegas Ketua PW GPMI DKI Jakarta, Yunasdi didampingi dua Wakil Ketua PW GPMI DKI, Ridwan Umar dan Nasan.

Yunas Mengatakan, sikap PW GPMI DKI diambil dengan memperhatikan beberapa hal. Pertama, Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat bisnis dan investasi, dimana hampir 70% dana yang dihimpun secara nasional melalui perbankan berada di Jakarta.

“Jakarta dengan cepat berkembang menjadi pusat pelayanan jasa, pusat bisnis dan keuangan serta pusat industri,” jelasnya.

Kedua, Provinsi DKI Jakarta dengan cepat mengalami pertumbuhan pendududk yang tinggi sehingga menimbulkan kompleksitas permasalahan seperti pemukiman, penataan wilayah, trasportasi komunikasi, keamanan, ketertiban umum dan penyediaan fasilitas pelayanan umum dan permasalahan lainnya.

Ketiga, kekosongan jabatan wakil gubernur pasca pengunduran diri Sandiaga Uno maka dibutuhkan seorang figur pengganti Wakil Gubernur yang mempunyai pengalaman dan kemampuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di wilayah DKI Jakarta.

“Untuk itu, maka PW GPMI DKI Jakarta menyatakan mendukung sepenuhnya M.Taufik untuk menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta mengisi kekosongan Jabatan Wakil Gubernur yang ditinggalkan oleh Bapak Sandiaga Uno. Kami juga berharap agar dukungan ini tak sampai mempengaruhi koalisi partai pengusung Prabowo – Sandi di Pilpres 2019,” kata Yunasdi.

Selanjutnya, meminta kepada DPP Partai Gerindra dan DPW Partai Gerindra DKI Jakarta untuk merekomendasikan M. Taufik sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

“Perlu dicatat bahwa dukungan GPMI karena menilai Pak Taufik memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk mendampingi Pak Anies. Beliau (Taufik) mumpuni sebagai Wagub DKI. Beliau ini sebelum terjun ke politik adalah seorang aktifis LSM yang fokus pada masalah Ibukota. Dan, saat terjun ke politik sebagai Ketua Gerindra DKI juga terbukti sukses mengantarkan Pak Jokowi sebagai Gubernur DKI dan terakhir sukses juga mengantarkan duet Anies – Sandi sebagai pemenang pada Pilgub 2017 lalu. Di kalangan, para aktifis dan tokoh politik Ibukota, sosok Pak Taufik sudah dikenal dan ini menjadi modal besar membangun komunikasi dan harmonisasi antara eksekutif dengan legislatif di DKI untuk sukseskan seluruh program Pemprov DKI,” papar Yunas.

Selain itu, kata Yunasdi, pihaknya mengharapkan kepada anggota DPRD DKI Jakarta agar memilih M. Taufik sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Hal itu sesuai dengan pasal 24 dan 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan kota.

“Menurut PP ini, salah satu tugas dan wewenang DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota adalah memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan untuk sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan,” jelas Ridwan Umar.

Sebelumnya, Taufik sempat menanggapi kuatnya dukungan dari sejumlah pihak agar dirinya menggantikan Sandi sebagai Wagub DKI. Menurutnya, sebagai kader Partai Gerindra, tentu menyerahkan keputusannya sepenuhnya kepada partainya. “Saya terserah partai dan tentu juga harus perhatikan hak partai pengusung (PKS dan Gerindra),” ujar Taufik di Balaikota DKI, Selasa (11/9/2018) kemarin. (rud)