Tue. Nov 30th, 2021

FKMTI Desak Pembentukan Pengadilan Agraria

Porosberita.com, Jakarta – Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) mendesak pemerintah membentuk Pengadilan Agraria. Hal itu menyusul maraknya aksi mafia tanah yang merampas tanah warga berujung sengketa.

“FKMTI mengusulkan peradilan ad hoc agraria segera dibentuk agar kasus kasus ini bisa mulai dituntaskan,” kata Sekjen FKMTI, AM Natakusumah dalam keterangan resminya, Jumat (8/3/2019).

Natakusumah mengatakan, FKMTI melihat sejumlah kasus perampasan tanah ini didukung oknum birokrat dan aparat di berbagai lini. Oleh karenanya pemerintah harus berdiri paling depan untuk menuntaskannya. “Bukan membuat para korban menjadi bola pingpong yg bolak balik puluhan tahun tanpa hasil dan kehabisan segalanya,” ujarnya.

Disisi lain, FKMTI juga mengimbau para korban perampasan tanah agar melengkapi surat-surat kepemilikannya dan mengamankannya. Dengan demikian jika ada kemampuan dan kesempatan, mereka bisa mengurus serta memperjuangkan tanah miliknya demi mendapatkan keadilan.

Untuk itu, FKMTI juga meminta Presiden Joko Widodo turun tangan membantu warga yang tanahnya dikuasai pengembang. Di sisi lain, FKMTI mengimbau kepada pengembang untuk tidak melakukan intimidasi terkait persoalan tanah yang berkaitan dengan masyarakat.

“FKMTI mengusulkan dalam waktu transisi ini Presiden menginstruksikan kepada aparat dan birokratnya untuk semakin memastikan tanah milik rakyat ini terjamin kepemilikannya dengan program sertifikasi. Juga sekaligus melakukan proses penuntasan terhadap perampasan tanah di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Terkait persoalan tanah warga Tangsel yang diduga tanahnya dirampas itu, FKMTI dan Badan Pembinaan Potensi Keluarga Banten (BPPKB) telah mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan wali kota Tangsel, Senin (4/3/2019). Mereka datang dalam rangka mengawal masyarakat lahanya diduga serobot pengembang.

Berdasarkan data yang dirilis FKMTI, sedikitnya ada delapan ahli waris pemilik tanah 7,609 hektare di kawasan Tangsel yang lahannya dikuasai pengembang. “Semoga pihak-pihak terkait menindaklanjutinya, sehingga para korban mendapatkan keadilannya,” pungkasnya. (wan)