Anggaran Rp10 Triliun di RAPBN 2020, Kartu Pra Kerja Belum Jelas Pengelolanya
Porosberita.com, Jakarta – Pemerintah telah merampungkan RAPBN 2020. Alokasi anggaran untuk Kementerian/Lembaga (K/L) sudah dibagi-bagi. Namun, masih ada anggaran yang belum jelas lembaga pengelolanya, yakni Kartu Pra Kerja yang merupakan program andalan Jokowi-Maruf.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan secara keseluruhan K/L ini termasuk ke dalam rencana belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.670 triliun. Meski begitu, rencana belanja K/L ini masih belum final lantaran masih ada pos anggaran yang belum memiliki tempat. Salah satunya, anggaran untuk Kartu Pra-Kerja yang jumlahnya sebesar Rp10 Triliun.
“Anggaran kartu pra-kerja sebesar Rp10 triliun. Meskipun kartu pra-kerja ini merupakan bagian dari anggaran pendidikan, namun lembaga pengelolanya masih belum ditentukan,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Sementara, untuk penerima kartu sakti Jokowi-Maruf lainnya berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada 2020 jumlahnya mencapai 818 ribu mahasiswa. Jumlah ini diklaim naik hampir dua kali lipat dari jumlah penerima beasiswa Bidik Misi pada 2019 yang 463.600 mahasiswa.
Adapun sasaran 818 ribu penerima KIP Kuliah itu mencakup 398 ribu mahasiswa penerima beasiswa Bidik Misi sebelumnya dan 420 ribu mahasiswa baru.
Tujuan KIP Kuliah itu untuk memberi kesempatan yang lebih luas bagi lulusan Sekolah Menengah Atas yang tidak mampu untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Mereka diharapkan bisa langsung bekerja.
Akibat kenaikan jumlah penerima KIP Kuliah itu berdampak kepada naiknya anggaran yang harus disediakan pemerintah.
Alokasi anggaran untuk program KIP Kuliah sebesar Rp 7,5 triliun atau naik 53 persen dari program Bidik Misi tahun 2019, yang mendapat dana Rp 4,9 triliun.
“Para pemegang KIP Kuliah akan mendapat sejumlah dana bantuan pendidikan. Bantuan itu meliputi biaya hidup sebesar Rp 4,2 juta per mahasiswa per semester dan biaya pendidikan Rp 2,4 juta per mahasiswa per semester,” jelas Sri. (nto)
About Author
