HMI Jakarta Pusat – Utara Kecewa Dengan Anies Soal Izin DWP
Porosberita.com, Jakarta – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Pusat – Utara kecewa dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang memberi izin pelaksanaan festival bertajuk Djakarta Warehouse Project atau DWP. Acara itu sendiri digelar mulai 13 – 15 Desember 2019 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat.
Ketua HMI Cabang Jakarta Pusat – Utara, Badai Ahtadera menegaskan acara yang diklaim untuk menyatukan perbedaan lewat hingar bingar musik itu lebih banyak mudarat (kerugian) daripada maslahat (keuntungan) yang diperoleh anak muda.
“Kami nilai acara tersebut merupakan bentuk ke-mudharatan massal yang dikemas dengan perayaan kebhinekaan para wisatawan lokal maupun asing,” tegas Badai kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/11/2019)
Menurut Badai, dalam akun media sosial pemerintah provinsi DKI Jakarta ada pernyataan resmi yang disampaikan oleh plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta tentang pemberian izin DWP yang digelar pada 13-15 Desember 2019 menuai kekecewaan dari berbagai elemen masyarakat termasuk Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kepemudaan (OKP). Sebab, acara itu dianggap berbenturan dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai keagamaan.
Karena itu, lanjut Badai, HMI Cabang Jakarta Pusat – Utara sangat kecewa dengan keputusan Anies selaku Gubernur DKI yang memberikan izin acara tersebut.
“Saya sangat kecewa dan menyayangkan Pemprov DKI Jakarta yang Dipimpin Oleh Gubernur Anies Baswedan pilihan umat memberikan izin pada kegiatan Maksiat ini, karena bagi saya segala bentuk aktivitas kemaksiatan merupakan suatu bentuk perusakan moral yang ditanamkan dalam nilai Pancasila dan Agama,” tegas Badai.
Lebih lanjut Badai menyatakan melalui acara tersebut Pemprov DKI memberikan peluang kepada anak bangsa untuk turut andil dalam perusakan moral dan nilai budaya. “Bayangkan jika anak para pejabat pemerintahan mengikuti kegiatan DWP dengan penggunaan minuman keras, narkoba dan memamerkan aurat maka itu adalah stimulus bagi anak muda dalam merusak etika dan moral bangsa,” jelas Badai.
“Kami berharap pemerintah lebih selektif dalam pemberian izin dan lebih ketat dalam mengawasi kegiatan-kegiatan yang bertolak belakang pada nilai nilai luhur bangsa ini,” pungkas Badai. (wan)
About Author
