Tue. Jul 5th, 2022

Moeldoko Pertanyakan Usulan Rekonsiliasi Habib Rizieq

Moeldoko

Porosberita.com, Jakarta – Istana mempertanyakan pernyataan  Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab soal rekonsiliasi.Kepala Kantor Staf Presiden (KSP Moeldoko merasa tak ada masalah dengan sejak awal.

“Menurut saya apa yang direkonsiliasi? Ada apa dengan Habib Rizieq? Kita tidak ada masalah dari awal. Jadi inilah kita juga harus meluruskan terus kan harus clear dan masyarakat harus paham tidak ada yang perlu direkonsiliasi,”ujar Moeldoko, Kamis (12/11/2020).

Menurutnya, Sejak awal pemerintah tidak pernah menahan ataupun mempermasalahkan kepulangan Habib Rizieq ke Indonesia.

“Pak Habib Rizieq mau pulang ya pulang saja, kan pergi pergi sendiri, ya pulang silahkan silahkan. Kan enggak ada masalah,” katanya.

Karena itu, lanjutnya, kepulangan Habib Rizieq ke Tanah Air berjalan lancar dan tidak ada pencegatan oleh pemerintah. Bahkan, pemerintah memberikan pengamanan.

“Buktinya pulang tidak ada masalah. Apakah kita mencegat? Enggak. Aparat keamanan justru kita wanti-wanti kawal dengan baik, jangan diganggu walaupun mereka sendiri mengganggu,” ujarnya.

“Mengganggu jalan maksudnya. Mengganggu publik, kan begitu. Tetapi kita tidak memberikan upaya upaya untuk menekan upaya upaya untuk menghalangi dan seterusnya. Buktinya apa? Beliau datang ke rumahnya juga aman aman saja selamat,” imbuhnya.

Moeldoko pun mangatakan bahwa pemerintah tetap melindungi hak-hak warga tanpa pandang bulu. “Karena negara itu melindungi semuanya. Bukan hanya melindungi dan mikirin yang suaranya keras. Silent majority tidak dipikirkan? Tidak begitu. Semuanya harus merasakan aman nyaman untuk itu tugas negara harus menyelenggarakan situasi dengan sebaik-baiknya. Jadi menurut saya rekonsiliasi itu apanya direkonsiliasi asal kita semua baik-baik bekerja, tidak ada masalah. Gitu lho. Kita bukan pada posisi enggak baik-baik saja,” pungkasnya.

Sebelumnya, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab membuka lebar-lebar pintu rekonsiliasi dengan pemerintahan Joko Widodo. Syaratnya, pemerintah menghentikan segala bentuk kriminalisasi dan membebaskan ulama dan aktivis yang ditahan.

Habib Rizieq mengaku, tawaran soal rekonsiliasi dengan pemerintah itu sudah ada sejak Pilkada DKI 2017 lalu dan hingga kini masih berlaku. Namun, sebelum rekonsiliasi, harus dialog antara ulama dengan pemerintah.

“Ini ada yang teriak rekonsiliasi-rekonsiliasi, mana bisa rekonsiliasi kalau pintu dialog tidak dibuka. Buka dulu dialog baru rekonsiliasi. Tidak ada rekonsiliasi tanpa buka dialog,” kata Habib Rizieq dikutip dari Front TV, Kamis (12/11/2020). (wan)