Sun. Jul 3rd, 2022

Tim Pengacara Syahganda Nilai JPU Keliru

Syahganda Nainggolan

Porosberita.com, Jakarta – Tim kuasa hukum Syahganda Nainggolan menilai dakwaaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) keliru. Sebab, JPU menyebut kliennya melakukan pembohongan hingga keonaran atas pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.  

Salah satu tim kuasa hukum Syahganda, Abdullah Alkatiri menyatakan  dakwaan yang dibacakan jaksa tidak tepat. Sebab, perihal kebohongan harus diuji di pengadilan dan hakimlah yang akan menentukan.

Abdullah menjelaskan, menyampaikan pendapat adalah hak dan dilindungi oleh dengan konstitusi sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang HAM.

Lebih lanjut Abdullah menegaskab bahwa menyampaikan pendapat adalah hak setiap orang. Karena itu, aneh jika berpendapat bisa dipidana.

“Ini jelas-jelas berhubungan dengan kebebasan menyampaikan pendapat. Bagaimana jika orang menyampaikan pendapat dinyatakan pidana,” kata pengacara Syahganda, Abdullah Alkatiri, usai persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Senin (21/12/2020).

Syahganda menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Depok secara virtual atau online, sekira pukul 11.00 WIB. Ia menjadi terdakwa atas kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian atau hoaks hingga menyebabkan aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang sempat berujung ricuh. Sidang bakal dilanjutkan pada Senin pekan depan.

Karena itu, lanjut Abdullah, yang disangkakan terhadap aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu sangat tidak mendasar dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

“Bahaya. Jadi saya katakan dakwaan ini, menurut kami, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28 e ayat 2 dan juga Undang-Undang HAM, yaitu Undang-Undang 29 tahun 1999,” terangnya.

Abdullah pun menganggap, Syahganda tidak melakukan pembohongan. Ia beranggapan, dakwaan JPU dalam pasal 14 ayat 1 ayat 2 dan sebagainya itu unsurnya bukan hanya bohong, tetapi ada juga keonaran.

Diapun mengutip pengertian “keonaran” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keributan. Dia menyimpulkan, yang klennya lakukan bukan tindak pidana tetapi orang menyampaikan pendapat di muka umum.

Menurutnya, yang dimaksud keonaran adalah keributan. Contohnya, jika ada orang teriak-teriak di dalam pasar ada kebakaran ada kebakaran, maka terjadi keributan.

“Atau orang di tepi pantai dia berteriak: ada tsunami, tsunami, orang pada ribut; atau di pesawat dia bilang ada bom, itu kebohongan yang menimbulkan keonaran. Kalau kebohongan saja harus diuji dengan Undang-Undang 45 dan Undang-Undang HAM.” Jelasnya. (wan)