Fri. Jul 1st, 2022

Mahasiswa Asal Riau Desak Kejati Tuntaskan Kasus Anggaran Rutin

Fathur Rahman Abdal, Mahasiswa UMJ asal Riau

Porosberita.com, Jakarta – Kasus dugaan korupsi anggaran rutin di Bapeda Kabupaten Siak mendapat perhatian masyarakat khususnya warga Riau. Dalam kasus yang ditangani Kejaksaan Tinggi Riau itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Yan Prana telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam perkara ini, penyidik Kejati Riau sudah memeriksa sejumlah saksi, diantaranya pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Risa Gustam, Hendrizal, Rio Arta, Budiman, Jimmy, dan Awaluddin.

Selain itu, pejabat lain yang sudah diperiksa selain tersangka Yan Prana juga Kepala Badan (Kaban) Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Riau, Yurnalis selaku mantan Kepala Bagian (Kabag) Kesra Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Siak.

Resah dengan kasus yang dinilai berjalan lambat itu, seorang mahasiswa asal Riau yang sedang kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta bernama Fathur Rahman Abdal  (19 tahun) menuliskan surat terbuka yang ditujukan kepada Kejai Riau,

Berikut surat terbukanya :

Surat Terbuka

Kepada Yth: Kejati Riau

Di Tempat

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Salam Hormat, 

Perkenalkan Saya Fathur Rahman Abdal  (19 tahun) mahasiswa asal Riau yang sedang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Semester III Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Berdasarkan pemberitan yang saya baca di media massa bahwasanya ada dugaan korupsi yang dilakukan oleh salah satu pejabat tinggi yang ada di provinsi riau yaitu Sekda Riau Yan Prana .

Oleh sebab itu bedasarkan keresahan saya sebagai putra Riau yang melihat bahwasanya Riau ini dalam darurat korupsi karena banyak pejabat yang korupsi seperti “Hattrick Gubernur Riau kemarin dan sekarang Sekda nya.

Saya meminta agar kasus dugaan korupsi ini dapat ditindak tegas dan perlu diusut lebih lanjut karna tidak menutup kemungkinan adanya korupsi lain yang dilakukan oleh yang bersangkutan maupun pihak lain yang ikut dalam membantu terjadinya korupsi tersebut.

Hal ini tentu sangat merusak nama baik Provinsi riau dan merugikan masyarakat riau khususnya yang ada di Kabupaten Siak.

Demikian yang bisa saya sampaikan atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih

Salam Anti-Korupsi

Jakarta,23 Desember 2020

(wan)