Tue. Jul 5th, 2022

Covid-19 Serang Pegawai Kemenkeu Penyebab Shortfall Hingga Rp128,8 Triliun

Sri Mulyani

Porosberita.com, Jakarta – Pemerintah menyatakan Shortfall atau kekurangan penerimaan pajak pada tahun 2020 mencapai Rp128,8 triliun. Sebab, realisasi hingga Desember 2020 hanya Rp1.070 triliun, sedangkan targetnya sebesar Rp1.198,8 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengklaim penyebab shortfall karena aktivitas ekonomi yang menurun dan adanya insentif pajak yang banyak digelontorkan pemerintah pada tahun ini. Selain itu, akibat pandemi COVID-19 yang merebak di Kementerian Keuangan.

“Seluruh teman-teman Kementerian Keuangan yang dalam menjalankan tugas hingga hari ini mereka sama juga seperti masyarakat Indonesia, mereka menghadapi risiko COVID-19,” kata Sri saat konferensi pers, Rabu (6/1/2021).

Sri lantas membeberkan data perkembangan kasus Covid-19 di Kemenkeu. Hingga hari ini, terdapat 1.171 konfirmasi kasus pegawai Kementerian Keuangan yang positif terpapar COVID-19. Sementara itu, jumlah yang meninggal mencapai 39 orang dan 22 di antaranya adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

“Tentu dalam hal ini kita melihat paling besar di pajak. Ini saya sampaikan juga relevan terhadap pertanyaan (shortfall). Jumlah yang meninggal di Kementerian Keuangan mencapai 39 orang, di mana di lingkungan DJP ada 22 orang meninggal,” katanya.

Meski begitu, kata Sri, jajarannya di DJP maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan maupun Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  masih tetap terus bertugas.

“Jadi kalau kita lihat dalam situasi COVID-19 ini teman-teman di Kementerian Keuangan mereka juga menghadapi risiko nyata dari COVID-19 ini, namun kita tetap harus menjalankan termasuk pajak dan Bea Cukai yang mereka langsung berhubungan dengan masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut Sri menerangkan besarnya insentif yang diberikan pemerintah pada 2020 mencapai Rp56 triliun. Di antaranya Rp3,4 triliun berasal dari pajak yang ditanggung pemerintah dan sisanya sekitar Rp52,7 triliun dalam bentuk penghilangan pajak.

“Dari sisi insentif yang kita berikan kepada keseluruhan perekonomian yang ini menyebabkan beberapa penerimaan memang kita ditanggung pemerintah atau foregone ditujukan untuk memberi ruang ke masyarakat,” terangnya. (nto)