Fri. Jul 1st, 2022

Dua Pejabat Jadi Tersangka KPK Dalam Pengadaan Citra Satelit

Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar

Porosberita.com, Jakarta – Kepala BIG periode 2014-2016 Priyadi Kardono (PRK) dan Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Kapusfatekgan) pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Tahun 2013-2015 Muchamad Muchlis (MUM) ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Keduanya disangka terlibat korupsi pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi dan Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Tahun Anggaran 2015.

“KPK telah menyelesaikan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi dan data hingga terpenuhinya bukti permulaan yang cukup, dan KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang sebagai tersangka,” kata Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar kepada wartawan, Rabu, (20/1/2021).

Keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lili mengungkapkan status penanganan perkara ini sudah ditingkatkan sejak September 2020.

Kedua tersangka diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan CSRT pada BIG bekerja sama dengan Lapan tahun 2015.

Lili menuturkan, kasus ini bermula pada 2015, saat BIG bekerja sama dengan Lapan dalam pengadaan CSRT.

Sejak awal proses perencanaan dan penganggaran pengadaan tersebut, PRK (Priyadi Kardono) dan MUM (Muchlis) diduga telah bersepakat untuk melakukan rekayasa yang bertentangan dengan aturan pengadaan barang dan jasa yang ditentukan oleh pemerintah.

Untuk memuluskan rencananya, kedua tersangka telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak tertentu dan perusahaan calon rekanan sebelum proyek tersebut berjalan. Adapun perusahaan rekanan yang ditentukan menerima proyek tersebut yakni PT AIP (Ametis Indogeo Prakarsa) dan PT BP (Bhumi Prasaja).

Pada proses pembayaran kepada pihak rekanan, para tersangka diduga memerintahkan para stafnya untuk melakukan pembayaran setiap termin tanpa dilengkapi dokumen administrasi serah terima dan proses Quality Control (QC).

Akibatnya, diduga telah terjadi kerugian keuangan negara sekitar sejumlah Rp179,1 miliar. (wan)