Sun. Oct 24th, 2021

KPK Mempersilahkan MAKI Laporkan Soal “Bina Lingkungan” Kasus Bansos

Porosberita.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilahkan Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman untuk melaporkan temuannya soal ‘Bina Lingkungan’ terkait kasus suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

“Kami silakan Boyamin Saiman sebagai bagian dari masyarakat yang mengaku mengetahui adanya dugaan peristiwa korupsi tersebut dapat melaporkan langsung kepada KPK melalui Pengaduan Masyarakat KPK atau call center 198,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada awak media, Rabu 3 Februari 2021.

Untuk diketahui, Boyamin telah mendesak KPK mengusut tuntas pihak lain yang terlibat dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020 di Kementerian Sosial (Kemensos).

“Berdasar informasi yang kami terima, terdapat dugaan penunjukan perusahaan penyalur sembako bansos Kemensos yang saat ini diproses KPK, perusahaan tersebut ditunjuk semata-mata berdasar dengan istilah ‘Bina Lingkungan’,” kata Boyamin dalam keterangannya, Rabu (3/2/2021).

Istilah ‘Bina Lingkungan’ diduga merupakan rekomendasi yang diberikan pejabat eselon I Kementerian Sosial (Kemensos) dan oknum anggota DPR, kepada setidaknya 12 perusahaan agar dapat ditunjuk sebagai rekanan dalam pengadaan bansos. Padahal, para rekanan itu tidak memiliki kompetensi untuk menyediakan sembako.

Lantaran itu, Boyamin mendesak KPK menelisik lebih dalam istilah ‘Bina Lingkungan’ tersebut. Karena, mengakibatkan penurunan kualitas sembako dan harga oleh perusahaan tersebut sehingga merugikan masyarakat dan negara.

“Perusahaan tersebut antara lain adalah PT. SPM mendapat paket 25 ribu pelaksana AHH, PT. ARW mendapat paket 40 ribu pelaksana FH. PT. TIRA paket 35 ribu pelaksana UAH dan PT. TJB paket 25 ribu pelaksana KF,” kata Boyamin.

Menurut Boyamin, perusahaan yang mendapat fasilitas ‘Bina Lingkungan’ diduga masih terdapat sekitar delapan perusahaan lain. Sehingga total 12 perusahaan yang masuk dalam istilah ‘Bina Lingkungan’ tersebut.

MAKI menduga ada peran anggota DPR dalam ‘Bina Lingkungan’ tersebut. Anggota DPR tersebut kongkalikong dengan pejabat di Kemensos.

“Bahwa perusahaan tersebut mendapat fasilitas Bina Lingkungan diduga berdasar rekomendasi dari oknum pejabat eselon I Kemensos dan oknum politisi anggota DPR di luar yang selama ini telah disebut media massa,” jelasnya. (wan)