Tue. Jul 5th, 2022

Demokrat Tetap Akan Lanjutkan Revisi RUU Pemilu

AHY

Porosberita.com, Jakarta – Fraksi Partai Demokrat DPR RI membantah pernyataan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia yang mengklaim seluruh fraksi sepakat menghentikan pembahasan Revisi Undang-undang (RUU) Pemilu. Sampai saat ini, Demokrat menganggap Revisi RUU Pemlu harus dilanjutkan.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Wahyu Sanjaya menegaskan pengambilan keputusan tidak bisa hanya melalui Ketua kelompok fraksi (Kapoksi), termasuk soal Revisi RUU Pemilu.

“Sesuai dengan UU MD3 dan Tatib DPR bahwa keputusan resmi komisi harus diambil melalui rapat pleno Komisi II, sehingga tidak benar apabila keputusan diambil melalui rapat Poksi,” kata Wahyu, Kamis, 11 Februari 2021.

Wahyu menggaris bawahi bahwa Demokrat sampai saat ini tetap berada di posisi ingin melanjutkan pembahasan Revisi RUU Pemilu. Sebab ada sejumlah hal yang mendesak yang membuat UU tersebut harus segera direvisi.

Selain itu, Partai Demokrat juga berpandangan agar penyelenggaraan Pilkada serentak tetap dilakukan di tahun 2022 dan 2023 sesuai siklus lima tahunan sesuai yang tertera di draf revisi UU Pemilu. Hal itu sesuai dengan arahan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Sesuai dengan arahan Ketua umum DPP Demokrat dan Ketua Fraksi Partai Demokrat bahwa Revisi UU Pemilu adalah harga mati, dan kami akan terus memperjuangkan itu di parlemen,” ujar Wahyu.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan DPR telah sepakat tidak melanjutkan pembahasan revisi UU Pemilu. Kesepakatan itu diambil dalam rapat ketua kelompok fraksi (Kapoksi) di Komisi II DPR RI.

“Tadi, saya udah rapat dengan seluruh pimpinan dan kapoksi yang ada di Komisi II dengan melihat perkembangan dari masing-masing parpol terakhir ini kami sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan ini,” ujar Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia di DPR, Rabu (10/2/2021).

Menurutnya, setelah seluruh fraksi di Komisi II sepakat tak membahas revisi UU Pemilu, maka selanjutnya akan disampaikan laporan ke pimpinan DPR.  Setelah diterima pimpinan DPR, maka akan dibahas di Badan Musyawarah atau Bamus.

“Pertama ini kami akan sampaikan ke pimpinan, kemudian nanti akan dibahas di Bamus bersama Baleg (Badan Legislasi). Bamus memutuskannya seperti apa itu kan pandangan resmi dari fraksi masing masing di DPR kemudian diserahkan di Baleg,” jelasnya. (wan)