Fri. Jul 1st, 2022

Lili Didesak Mundur dari KPK Terkait Penerimaan Fasilitas Menonton MotoGP Mandalika

Lili Pintauli Siregar

Porosberita.com, Jakarta – Sejumlah kalangan mendesak Wakil Ketua Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar segera meletakkan jabatannya. Desakan itu terkait laporan masyarakat ke Dewan Pengawas (Dewas) soal dugaan Lili menerima sejumlah fasilitas menonton MotoGP Mandalika dari sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Untuk diketahui, Lili kembali dilaporkan ke Dewas KPK. Kali ini, Lili diduga menerima fasilitas untuk menonton MotoGP Mandalika.

Diduga Lili menerima fasilitas berupa akomodasi hotel hingga tiket menonton ajang balap MotoGP Mandalika 18-20 Maret 2022 dari salah satu perusahaan BUMN.

Laporan terhadap Lili bukan kali. Beberapa waktu lalu, ia dilaporkan terkait dugaan penyalahgunaan pengaruh sebagai pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak berperkara yakni Wali Kota Tanjungbalai, M. Syahrial.

Terkait itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mendesak agar Lili segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua KPK.

Menurutnya, jika dugaan pelanggaran kode etik ini terbukti, maka masyarakat semakin enggan untuk mempercayai KPK.

“Jika Lili terbukti melanggar kode etik, maka ICW mendesak agar Dewan Pengawas segera meminta yang bersangkutan untuk mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK,” tandasnya, Rabu (13/4/2022).

Penerimaan fasilitas oleh Lili itu, lanjutnya, bisa masuk ke dalam ranah pidana. Sebab, pemberian fasilitas menonton MotoGP itu termasuk gratifikasi. Tindakan ini jelas melanggar Pasal 12 B UU Tipikor dan Wakil Ketua KPK itu dapat diancam dengan pidana penjara 20 tahun bahkan seumur hidup.

“Penerimaan itu bisa dianggap sebagai gratifikasi jika Lili bersikap pasif begitu saja dan tidak melaporkan penerimaan tersebut ke KPK,” helasnya.

Selain itu  itu, penerimaan fasilitas juga bisa dianggap sebagai praktik suap jika pihak pemberi telah berkomunikasi dengan Lili dan terbangun kesepakatan untuk permasalahan tertentu, misalnya, pengurusan suatu perkara di KPK.

Bahkan, penerimaan fasilitas bisa juga dianggap sebagai pemerasan jika Lili melontarkan ancaman terhadap pihak pemberi dengan iming-iming pengurusan suatu perkara.

Untuk u, Kurnia mendesak agar Kedeputian Penindakan KPK segera menyelidiki dugaan pelanggaran ini dengan mengusut tindak pidananya, baik gratifikasi/suap/pemerasan. Sebab, ranah penindakan bukan berada di Dewan Pengawas.

“Sehingga, dibutuhkan koordinasi antara pihak Dewan Pengawas dengan Kedeputian Penindakan,” ujar Kurnia.

Hal yang sama disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman yang mendesak pengunduran diri Lili ini untuk kebaikan KPK.

“Untuk itu demi kebaikan KPK maka sudah semestinya Lili Pintauli Siregar mengundurkan diri. Kami berpandangan Lili telah membebani KPK dan sudah tidak berguna bagi KPK,” ujar Boyamin.

Menurut catatan Boyamin, Lili juga masih menjadi ‘pasien’ Dewas terkait dugaan pembohongan publik. Sebelumnya, Lili juga telah dijatuhi sanksi terkait penyalahgunaan pengaruh sebagai pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak berperkara yakni Wali Kota Tanjungbalai, M. Syahrial.

“Jadi ini mestinya sudah menjadi kartu kuning kedua dan ketiga yang sebelumnya telah mendapat kartu kuning pertama berupa putusan bersalah melanggar kode etik berhubungan dengan Walikota Tanjung Balai,” pungkasnya. (wan)