Pemerintah AS Terancam “Tutup” Imbas RUU Anggaran Mandek
Gedung Putih
Porosberita.com, Jakarta – Pemerintah federal Amerika Serikat terancam “tutup” atau government shutdown dalam 18 jam ke depan setelah Kongres lagi-lagi gagal menyepakati serangkaian anggaran negara pada Sabtu (30/9/2023).
Jika jajak pendapat Sabtu siang waktu setempat kembali gagal meloloskan undang-undang anggaran federal, pemerintah AS terpaksa tutup sebagian atau partial shutdown.
Ancaman pemerintah “tutup” ini berakar dari penolakan rancangan undang-undang (RUU) untuk anggaran pendanaan pemerintah sementara oleh Partai Republik pada Jumat (29/9/2023)
Hal ini terjadi usai Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy kembali gagal menemukan kesepakatan di dalam partainya sendiri untuk memperluas pendanaan pemerintah, sehingga membuat Kongres menemui jalan buntu.
“Pembicaraan harus terjadi antara McCarthy dan para kaukusnya. Itulah yang harus diperbaiki, itulah kekacauan yang kami lihat,” ujar sekretaris pers Gedung Putih, Karine Jean-Pierre.
Jean-Pierre juga memastikan bahwa Presiden Joe Biden tidak akan ikut andil dalam kisruh internal yang terjadi di Partai Republik tersebut.
Berbicara dalam kesempatan terpisah kepada ProPublica, Jumat (29/9/2023), Biden mengatakan McCarthy telah melakukan kesepakatan yang sangat buruk.
“Untuk tetap menjadi ketua, dia bersedia melakukan hal-hal, yang menurut saya, dia tahu bahwa itu tidak konsisten dengan proses konstitusional,” terang Biden.
Namun, McCarthy justru menuding bahwa Demokrat adalah pihak yang menghalangi solusi dan kesepakatan dapat terjadi.
Menurut laporan Channel NewsAsia, layanan pemerintah yang krusial akan tetap berfungsi. Namun, aktivitas di taman nasional ikonis seperti Yosemite ataupun Yellowstone akan terdampak dari shutdown ini.
Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Lael Brainard, mengatakan kepada CNBC bahwa shutdown ini telah menempatkan AS dalam risiko berbahaya yang seharusnya tidak perlu terjadi.
Risiko yang bisa merambat ke berbagai sektor meliputi keterlambatan perjalanan udara, imbas pengawas lalu lintas udara yang terancam harus bekerja tanpa gaji.
Menteri Keuangan Janet Yellen memperingatkan bahwa penutupan layanan pemerintah ini dapat juga menunda peningkatan infrastruktur.
kebijakan Biden untuk menyokong dana Ukraina dalam perang melawan Rusia.
Bagi anggota Partai Republik garis keras yang menggagalkan RUU Anggaran tersebut, menghentikan bantuan kepada Ukraina juga menjadi tujuan utama.
Meski begitu, sebagian besar anggota Kongres dari Partai Republik terus mendukung sikap AS terhadap Ukraina. (nto/CNNIndonesia.com)
About Author
