Mon. Jun 21st, 2021

Aliansi Nelayan TanjungBalai Aksi Tolak Pukat Tarik

Porosberita.com,Tanjungbalai — Ribuan nelayan tradisional Kota Tanjungbalai (Sumatera Utara) dan sekitarnya yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Tradisional Indonesia melakukan aksi di halaman Kantor Walikota Tanjungbalai di jalan lintas Jamin Ginting  KM 5 guna menolak keberadaan dan beroperasinya PUKAT TARIK/PUKAT TRAWL di wilayah perairan laut Selat Malaka Rabu(18/09/2019).

Tak lama berselang peserta aksi ditemui langsung oleh Walikota Tanjungbalai H.M Syahrial SH.MH dan Wakapolres Tanjungbalai Kompol Bona Sinaga,Kasatpolair AKP Agung serta Sekda Tanjungbalai di halaman KantorWalikota.

Dalam orasinya peserta aksi menyampaikan sejumlah tuntutan dan penolakan terhadap keberadaan dan beroperasinya Pukat Tarik/Pukat Trawl.

Pihak pengunjuk rasa kesal dan sangat resah atas beroperasinya Pukat Trawl yang dianggap telah mematikan usaha nelayan kecil,pasalnya para Pukat Trawl beroperasi dikawasan nelayan kecil.

Nelayan tradisional menduga terjadi praktek pembiaran dan pelanggaran terhadap peraturan menteri dan sejumlah peraturan lain tentang larangan beroperasinya Pukat Tarik/Pukat Trawl/Pukat Hela di perairan Indonesia.Dengan demikian artinya telah terjadi pelanggaran pidana .

Para nelayan kecil juga mempertanyakan kenapa praktek beroperasinya Pukat Tarik terus terjadi padahal telah beberapa kali nelayan kecil melakukan unjuk rasa menolak beroperasinya Pukat Tarik. Dan setiap terjadi pergantian pimpinan berbarengan pula dengan

beroperasinya Pukat Tarik.

Dampak yang timbul akibat beroperasinya Pukat Trawl mematikan usaha nelayan kecil . Dan jika hal ini terus terjadi dikhawatirkan dapat terjadi konflik antar nelayan yang dapat merugikan semua pihak.

“Kami meminta kepada pemerintah kota Tanjungbalai dan pihak pihak terkait khususnya pihak keamanan dapat memperhatikan nasib para nelayan kecil. Jika tidak di khawatirkan dapat terjadi konflik atau gesekan antar nelayan. Karena sudah masuk pada tahap mengkhawatirkan.

Kami meminta dalam tempo 7 X 24 jam agar Pukat Trawl bisa ditertibkan. Dan menjadi tanda tanya setiap terjadi pergantian pimpinan, Pukat Trawl kembali beroperasi.

Dan kami meminta agar Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk mendukung perjuangan dan nasib nelayan dengan menandatangani perjanjian yang tentunya tidak melanggar dari  peraturan yang ada.” Ujar Muslim ketua DPD KNTI Tanjungbalai yang mewakili nelayan.

Dalam tanggapannya “Walikota Tanjungbalai atas nama Pemerintah  mendukung perjuangan para nelayan tradisional dan siap menandatangani tuntutan para nelayan, namun saya meminta waktu satu Minggu untuk mempelajari redaksi bahasa agar tidak keliru dan melakukan koordinasi  dengan pihak pihak terkait antara lain Ketua DPRD, Kapolres, dan Danlanal serta pihak terkait lainnya. Demikian tanggapan Walikota.

Sementara Wakapolres menyampaikan, “Intinya bahwa pihak Kepolisian tetap konsisten dalam penegakan hukum. Kami tidak terpengaruh dengan ada atau tidaknya pergantian pucuk pimpinan.

Namun kami tetap berharap agar para nelayan tetap menjaga keamanan bersama. Jangan lakukan perbuatan yang anarkis, sebab jika itu terjadi maka nelayan sendiri yang akan dirugikan jika sampai nelayan yang jadi tersangka. Pungkas Kompol Bona Sinaga.

Unjuk rasa dilakukan dengan aman dan kondusif yang berakhir dengan foto bersama Walikota, Wakapolres dan Sekda serta sejumlah jajaran Pemerintah Kita dan akhirnya para nelayan melanjutkan aksi ke Kantor Bupati Asahan di Kisaran. (sur)