Sat. Nov 27th, 2021

UU KPK Resmi Berlaku, KPK Belum Paham Isinya

Porosberita.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan belum mengetahui secara rinci isi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK. Padahal, sejak kemarin (Kamis, 18/10/2019) UU tersebut sudah berlaku.

“KPK tidak pernah mengetahui secara persis bagaimana sebenarnya isi secara detil Undang-Undang resmi yang sudah disahkan atau diundangkan tersebut. Memang ada dokumen-dokumen yang diedarkan pada saat paripurna tetapi tentu saja sebagai penegak hukum, kami harus tetap melandaskan tindakan-tindakan yang dilakukan dengan dasar yang jelas dan Undang-Undang yang resmi,” jelas Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/10/2019).

Febri mengaku dari koordinasi informal dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM, UU KPK hasil revisi tersebut sudah berlaku sejak Kamis (17/10/2019).

“Jadi, terkait perubahan Undang-Undang KPK itu dari koordinasi informal yang sudah kami lakukan kemarin sudah ada nomor dan sudah diundangkan, itu koordinasi informal yang kami lakukan denan pihak Kementerian Hukum dan HAM dan berlakunya itu sejak 17 Oktober 2019. Artinya perkemarin sebenarnya sudah berlaku sejak tanggal diundangkan,” katanya.

Di sisi lain, Febri juga meminta agar pemerintah segera mempublikasikan UU tersebut. Agar semua pihak khususnya KPK memahami dan menjadikannya pedoman dalam pelaksanaan tugas.

“KPK juga berharap agar Undang-Undang yang resmi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tersebut segera dipublikasikann sehingga bisa menjadi pedoman bagi semua pihak khususnya KPK dalam pelaksanaan tugas,” ujarnya.

Pihaknya khawatir ada kondisi ketidakpastian hukum karena Undang-Undang tersebut belum dipublikasikan. “Apalagi kalau sampai ada kondisi kekosongan hukum karena itu sangat berisiko bagi upaya pemberantasan korupsi,” pungkasnya.

Sementara, pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi mencatat revisi UU KPK ke Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 Tahun 2019.

“Revisi UU KPK sudah tercatat dalam Lembaran Negara sebagai UU No 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan UU KPK, sudah diundangkan di Lembaran Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6409 tertanggal 17 Oktober 2019,” kata Direktur Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana saat dikonfirmasi Antara di Jakarta, Jumat (19/10/2019).

Namun salinan UU No 19 tahun 2019 itu, menurut Widodo, masih belum dapat disebarluaskan karena masih diteliti oleh Sekretariat Negara.

“Salinan UU masih diotentifikasi oleh Sekretariat Negara. Setelah itu baru kita publikasikan di website,” tambah Widodo. (wan)